JAKARTA, KOMPAS.com
- Internet dan media sosial kini bagai pedang bermata dua, tak terkecuali bagi Presiden Joko Widoso.

Di satu sisi, internet dan media sosial ikut berperan membawa keberhasilan bagi Jokowi dari Wali Kota Solo menjadi Gubernur DKI Jakarta dan akhirnya sukses menjadi presiden.

Namun kini setelah lebih dari dua tahun menjadi orang nomor satu di negeri ini, Presiden Jokowi mulai merasakan "ketidakharmonisan" dengan dunia maya ini.

Sejumlah pihak, melalui internet dan media sosial, dianggap tengah berupaya mendelegitimasi Pemerintahan Jokowi.

Untuk pertama kali, dalam masa pemerintahannya, Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas mengenai antisipasi perkembangan media sosial, di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (29/12/2016).

Baca juga: Selain Media Sosial, Pemerintah Juga Pantau Aplikasi "Chatting"

Dalam rapat tersebut, Jokowi mengaku prihatin dengan media sosial yang akhir-akhir ini menyebarkan informasi meresahkan, mengadu domba, dan memecah belah bangsa. Muncul ujaran kebencian, kasar, pernyataan mengandung fitnah dan provokatif.

Jokowi menginstruksikan kepada Kepala Polri Jenderal (pol) Tito Karnavian, Wakapolri Komjen Syafruddin dan Kabareskrim Polri Komjen Ari Dono yang hadir dalam ratas itu untuk tidak ragu melakukan penegakan hukum.

"Saya minta penegakan hukum harus tegas, keras untuk hal ini," kata Jokowi.

Jokowi juga meminta ada evaluasi terhadap media online yang sengaja memproduksi berita bohong, tanpa sumber yang jelas, dengan judul provokatif dan mengandung fitnah.

Untuk urusan ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika sudah bekerja sama dengan Dewan Pers untuk menentukan mana media online yang memenuhi standar jurnalistik sesuai Undang-undang Pers.

Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki mengakui, ratas khusus membahas mengenai media sosial ini digelar karena pemerintah memandangnya sebagai hal yang serius.

Menurut Teten, saat ini ada pihak-pihak yang melakukan upaya delegitimasi terhadap pemerintahanan Jokowi.

"Pemerintah bukan anti kritik. Kritik bagi kita justru untuk melecut kinerja pemerintahan. Dan, saya kira beda antara kritik dengan menghasut, mendeligitimasi, kan beda," kata dia.

Teten mengatakan, berdasarkan hasil ratas, maka pemerintah kini akan bersikap lebih tegas tidak hanya kepada pengguna, namun juga penyedia platform media sosial.

Platform media sosial seperti Facebook, Twitter dan sebagainya, harus bisa menyaring berita dan informasi yang dianggap provokatif dan fitnah.

Baca juga: RUU Pemilu Akan Atur soal Sanksi Kampanye Hitam di Media Sosial

Jika tidak, maka pemerintah akan memberikan sanksi berupa denda. Teknis mengenai hal ini akan dibahas di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto.

Presiden Jokowi juga, lanjut Teten, sudah menginstruksikan semua kementerian untuk tanggap dalam menangkal setiap isu miring yang muncul. Begitu ada isu hoax yang menyerang salah satu sektor, maka kementerian di sektor itu harus segera memberikan klarifikasi kepada publik.
--------------
http://nasional.kompas.com/read/2016...ua.bagi.jokowi
--------------

mulai berasa brad