Pekerja menggarap pembangunan rusun di Marunda, Jakarta, Jumat (23/12). Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan anggaran sebesar Rp5 triliun pada APBD 2017 untuk pembangunan rusun agar dapat memenuhi target pengadaan 11.050 unit rusun.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mencoret dua anggaran yang diusulkan oleh DPRD DKI Jakarta dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017. Kedua anggaran itu terdapat dalam pos anggaran Sekretariat Dewan (Setwan).

Jumlahnya memang tidak terlalu besar dibanding total APBD yang mencapai Rp 70 triliun. Namun, yang menggelitik adalah alokasi kedua anggaran tersebut.

Yang pertama, dana untuk menggaji sopir anggota DPRD DKI Jakarta sebesar Rp 4,3 miliar. Dan yang terakhir, dana perbaikan dan penataan kolam ikan Gedung DPRD sebesar Rp 579 juta menjadi hanya sekitar Rp 300 juta. Pemerintah DKI Jakarta telah menerima hasil evaluasi tersebut sejak 23 Desember lalu dan membahasnya dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

"Apa yang dicoret Kemendagri itu berarti ada sesuatu yang salah. Kami terima coretan itu dan kami tidak anggarkan lagi," kata Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono, kemarin, Rabu (28/12/2016), seperti dilansir dari Viva.co.id.

Sekretaris DPRD DKI Muhammad Yuliadi sebelumnya mengatakan, anggaran yang dibatalkan Kemendagri hanya yang berkaitan dengan fasilitas tambahan anggota DPRD DKI. Anggaran perawatan rutin gedung tetap masuk dalam APBD DKI 2017.

Anggaran yang dibatalkan sebenarnya tidak hanya gaji sopir tapi juga biaya bahan bakar minyak (BBM), asuransi dan perawatan kendaraan. "Kemendagri membatalkan anggaran itu karena tidak sesuai dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD)," katanya seperti dilansir dari Detik.com.

Namun demikian, tidak tertutup kemungkinan kalau anggaran tersebut bisa masuk kembali pada tahun berikutnya, yaitu 2018. "Kami menunggu payung hukumnya," ujar Yuliadi.

Pos anggaran Setwan yang mencapai Rp 194 miliar memang menarik untuk dirinci. Di dalamnya bisa terlihat apa saja kegiatan yang bakal dilakukan 106 anggota dewan itu. Ada kegiatan Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, seperti pelaksanaan reses yang membutuhkan dana Rp 38 miliar. Lalu, ada anggaran Rp 3,2 miliar untuk pembahasan anggaran. Ada pula dana Rp 5,8 miliar untuk pembahasan badan legislasi daerah.

Biaya kesehatan para anggota dewan pun tercantum di dalamnya yang mencapai Rp 1,4 miliar untuk keperluan medical check-up. Seperti dikutip dari Kompas.com, para anggota dewan juga menganggarkan dana sebesar Rp 12,1 miliar untuk penyelenggaraan tenaga ahli. Ada juga dana Rp 2 miliar untuk kunjungan ke sister city. Kemudian ada pula dana penanganan perkara hukum DPRD sebesar Rp 500 juta dan dana penerimaan tamu luar negeri yang mencapai Rp 405,9 juta.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...untuk-dprd-dki

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Masalah dan optimisme bayangi Pilkada serentak 2017

- Helikopter VVIP AW101 tak kunjung mendarat di Indonesia

- Perombakan kabinet jilid II