‎Jakarta, HanTer - Kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) - Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) 2012-2017 yang diteruskan oleh Ahok-Djarot pada 2014 dinilai gagal. Empat tahun kepemimpinan Ahok di Jakarta dianggap berbanding terbalik dengan proses Pillkada langsung 2012.

Hal tersebut dikatakan oleh Pengamat Politik Lembaga Ilmu pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro dalam acara diskusi akhir tahun berjudul 'Evaluasi Kepemimpinan Pemprov DKI Jakarta' di kawasan Menteng, Jakarta Pusat kemarin.

Menurutnya, Kebijakan Ahok memimpin Jakarta tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan selama proses Pilkada langsung 2012 lalu. Tutur kata dan kebijakannya tidak berpihak kepada masyarakat. Akibatnya, kebijakan yang diambil menimbulkan kontroversial dan masalah. Salah satu contohnya yakni kebijakan dalam menggusur pemukiman yang menggunakan aparat penegak hukum.

"Ketika Pilkada langsung, warga dijanjikan kesejahteraan. Namun, dalam dua tahun terakhir saat mejabat sebagai Gubernur, Ahok justru menunjukkan sebaliknya. Kebijakan saat orde baru kembali muncul," kata Siti Zuhro dilokasi.

Di era Demokrasi sekarang ini, lanjut Siti, Ahok tidak menunjukkan komunikasi dua arah. Bahkan, saat berkampanye ada resistensi dari masyarakat. Padahal, kata dia, sebagai petahana, seharusnya saat berkampanye mendapatkan karpet merah dari masyarakat.

"Di semua Pilkada, baru di Jakarta yang petahana saat berkampanye ada resistensi. Pertanyaanya ada masalah apa? Isu SARA itu dibuat sendiri oleh Ahok, dan harusnya diakui oleh Ahok. Bukan malah menggunakan manajemen konflik," ujarnya.

Kemiskinan

Ketua Dewan Pendiri dan Peneliti Politik/ Pemerintahan Network For South East Asian Studies (NSEAS), Muchtar Efendi Harahap menyebutkan, berdasarkan data, fakta kempimpinan Ahok yang dimilikinya, kondisi kehidupan rakyat sangat merugi. Apalagi bila dibandingkan dengan sebelum kepemimpinan Ahok.

Misalnya dalam hal persoalan pengangguran. Dibawah kepemimpinan Fauzi Bowo, pengangguran di bawah rata-rata nasional (12-14%): 12,15 % (2009), 11,05 % (2010), 10,80% (2011) dan 9,87 % (2012). Namun, saat kepemimpinan Ahok, meski penganguran menurun, tetapi masih atas rata-rata nasional : 9,02 % (2013, rata-rata nasional 7,4%), 8,47 % (2014, rata-rata nasional 7,2 persen), 8,36 % (februari 2015, rata-rata nasional 7,6 %), 7,13 % (Agustus 2015, rata-rata basional 7,5 %).

Kemudian untuk kemiskinan, lanjut Mochtar angka kemiskinan pada Zaman Fauzi Bowo 2012 sebanyak 363,2 ribu orang, dan pada 2016 dibawah kepemimpinan Ahok mencapai 384,3 ribu orang. Begitu juga dengan kesenangan sosial yang ytinggi dan pertumbuhan ekonomi yang relatif rendah.

"Penataan kawasan kumuh di zaman Ahok lebih dari 60 persen penggusuran tak diberikan solusi apapun bagi warga. Lebih 80 persen dilakukan secara sepihak tanpa musyawarah. Kemacetan, janji 1000 bus untuk ganti metromini dan angkutan umum lainnya, faktanya belum ada satupun. Mereka malah suruh beli. Pengadaan bus hanya 150 bus," ujarnya.

Dari data, fakta dan angka diatas menunjukan semua kondisi bidang urusan pemerintahan DKI Jakarta "Lebih baik" di era kepemimpinan Gubernur fauzi Bowo ketimbang era kepemimpinan Gubernur Ahok. Hal ini masih bisa juga diperkuat dengan data, fakta dan angka bidang urusan pemerintahan lain.

"Dari situ, Ahok dapat dinilai tidak layak ataupun gagal meningkatkan kondisi kehidupan rakyat DKI lebih baik. Program kebijakannya tidak menghasilkan output yang bermanfaat bagi warga Jakarta," ujarnya.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta non aktif, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), menyebutkan bila masih sekitar 70 persen orang puas dengan kinerjanya selama dia memimpin Jakarta. Artinya, program dan kebjakannya selama ini sudah dirasakan oleh masyarakat.

Marah-marah

Di tempat yang sama, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Mohamad Taufik mengaku bingung dengan Ahok yang marah karena pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta untuk tahun 2017 mendatang dilakukan dengan cepat dan tepat waktu.

“APBD dibahas cepat, kenapa dia (Ahok) malah marah-marah?,” tanyanya saat membuka acara diskusi publik bertema ‘Evaluasi Kepemimpinan Pemda DKI Jakarta’, Jakarta Pusat, Kamis, (29/12/2016).

Menurutnya, daripada Ahok ribut-ribut mengurusi pembahasan APBD yang tengah dibahas oleh Pemprov DKI Jakarta melalui Pelaksana Tugas Sumarsono, lebih baik Ahok fokus pada perkara hukum penistaan agama yang tengah membelitnya. “Yah mungkin karena biasanya dibahas telat, jadi saran saya mending urusi saja permasalahan hukumnya,” ucap dia.