Komisi III DPR-RI meminta pemerintah mengawasi Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri. Termasuk mengaudit keuangan dan aliran dana ke Densus 88.

"Beberapa kasus menyangkut terorisme ditangani dengan tidak sesuai SOP. Sehingga perlu rasanya, Densus ini diawasi,"kata anggota Komisi III DPR-RI, H.R Muhammad Syafi'i atau akrab disapa Romo, Senin (26/12/2016) sore.

Romo mengatakan, sudah saatnya PPATK turun tangan mengaudit keuangan Densus 88. Apakah dana yang selama ini ada benar-benar digunakan dengan baik atau tidak.

"Kenapa Densus harus diawasi? Contohnya persoalan salah tangkap yang pernah terjadi beberapa waktu lalu. Ini kan merupakan bentuk kelalaian," kata Romo.

Apalagi, belakangan ini Densus 88 kerap menembak mati terduga teroris tanpa memeriksa terlebih dahulu. Dikhawatirkan, orang yang ditembak mati itu belum tentu bersalah atau terlibat kasus terorisme.

"Selama ini polisi tunggal yang selalu membuat narasinya. Bahwa orang yang ditembak adalah jaringan ini, jaringan itu tanpa benar-benar mengungkap latar belakang yang ditembak itu," ungkap Romo.

densus88