JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Untuk membubarkan Organisasi Massa Front Pembela Islam karena dianggap organisasi garis keras, maka harus ada dukungan atau legitimasi hukum dan legitimasi publik, atau dukungan masyarakat.

Hal itu ditegaskan, Kapolri Jendral Tito Karnavian disela-sela Kongres XVII Muslimat NU di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur, beberapa waktu lalu.

Artinya, jelas Tito, Ormas tersebut harus melanggar hukum terlebih dahulu dan setelah itu juga publik serta masyarakat harus mendukung penuh sanksi apapun yang diberikan kepada ormas tersebut, termasuk pembubaran.

"Ini dilematis (pembubaran FPI) maka kita ingin tegas, tetapi tolong untuk dukungan dari takyat Indonesia. Maka kita kan mencari fakta-fakta apakah ini ormas telah melakukan pelanggaran hukum atau tidak, maka itu kami perlu dukungan kuat dari masyarakat dan publik," kata Kapolri Tito Karnavian.

Ia pun mencontohkan, kasus Ahmad Dhani pada saat Orasi Aksi Demo 4 Desember 2016 Lalu, Mabes Porli memanggil sejumlah saksi, termasuk dari FPI. Akan tetapi dampak dari pemanggilan malah justru mendapat sorortan yang negatif dari beberapa kalangan maupun publik.

Oleh sebab itu, kata dia, dengan kejadian ini Kapolri Jendral Tito Karnavian sekali lagi meminta kepada publik serta rakyat Indonesia agar bisa lebih memahami legitimasi hukum serta legitimasi publik, agar bisa bersama untuk saling mendukung serta membantu untuk membubarkan organisasi garis keras atau FPI tersebut.

http://www.netralnews.com/news/hukum...itimasi.publik

kalau terus didiamkan dan pabila nanti kalau sudah terlambat, jangan pada mewek

mencegah lebih baik daripada mengobati