Di antara keprihatinan Presiden RI Joko Widodo saat memperingati 71 tahun Indonesia merdeka, di Istana Merdeka, Jakarta, adalah belum tuntasnya janji negara untuk hadir mengatasi kemiskinan, pengangguran dan kian tingginya kesenjangan sosial, mengingat sebagian besar rakyat masih berada di bawah ambang garis kemiskinan. Masalah tersebut, kata Presiden Joko Widodo, sudah menjadi prioritas kerja sejak Presiden Soekarno, Soeharto, BJ Habibie, Abdurahhman Wahid, Megawati, hinggga Susilo Bambang Yudhoyono. Namun semua kerja keras setiap presiden tampaknya belum optimal diwujudkan, khususnya menurunkan tingkat kesenjangan sosial di masyarakat. Oleh karenanya, pekerjaaan besar bangsa Indonesia kini dan masa depan, menuntaskan pengurangan kemiskinan hingga tidak terjadi jurang yang terus menganga antara si miskin dan kelompok berada. Padahal para pendiri kemerdekaan telah berpesan seperti tertuang dalam Pasal 34 UUD 1945, "fakir miskin dan anak telantar dipelihara oleh negara". Dimuatnya pasal itu dikarenakan para pendiri sadar, kemiskinan dan pengangguran itu pasti akan terjadi di masyarakat. Oleh karenanya, negara wajib hadir mengentaskan mereka dari kemiskinan, jangan sebaliknya, membiarkan atau membuat kebijakan hingga memiskinkan orang seperti penggusuran yang dilakukan semena-mena atas nama negara. Biro Pusat Statistik (BPS) dalam laporan terbaru Maret 2016 menyebutkan, jumlah penduduk miskin, dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan mencapai 28,01 juta jiwa atau sebesar 10,86 persen dari total jumlah penduduk sekitar 250 juta jiwa. Jumlah penduduk miskin lebih banyak tingggal di perdesaan, per Maret tahun ini mengalami kenaikan 0,02 persen menjadi 14,11 persen dibanding periode sama tahun sebelumnya. Lonjakan kemiskinan di daerah perdesaan disebabkan kian tergerusnya nilai tukar petani (NTP) jika dibanding dengan nilai tukar produk industri (NTPI), khususnya produk teknologi tinggi.

Di masa silam, satu ekor sapi sudah dapat ditukar, misalnya, dengan dua sepeda motor merek Honda. Sekarang, seorang petani yang punya lima ekor sapi, belum tentu bisa menukarnya dengan satu buah mobil Avanza. Harga produk petani terus tergerus, sementara produk industri terus naik menanjak. Itu yang menyebabkan mengapa semua Presiden RI tampak belum mampu bekerja secara optimal, khususnya dalam memerangi kemiskinan, pengangguran dan kesenjanagan sosial. Presiden Joko Widodo seyogianya tidak perlu risau, karena hampir semua presiden tampaknya belum mampu menurunkan angka kemiskinan pada level di bawah 10 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Sejak Orde Lama, Orde Baru hingga pascareformasi, jumlah kemiskinan relatif stabil permanen di digit ganda dari jumlah penduduk Indonesia. Zaman Orde Baru, Presiden ke-2 RI Soeharto mencoba meningkatkan NTP petani lewat pengekangan impor produk pertanian dan melindungi produk lokal. Usaha itu ada hasilnya meskipun belum sepenuhnya berhasil lantaran pihak asing tidak suka dengan kebijakan presiden hingga dia dipaksa turun tahta, didahului dengan penandatangan Lembaga Keuangan Internasional/IMF dengan pemerintah Indonesia tentang larangan proteksi berbagai barang lokal. Itu sebabnya, Presiden Joko Widodo dalam pidato politiknya, di hadapan MPR, DPR dan DPD, belum lama ini ingin memutus rantai kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan sosial lewat optimalisasi peran badan usaha milik negara (BUMN). Lembaga itu diharapkan mampu berperan aktif dalam meningkatkan investasi, khususnya pembangunan di kawasan terluar, terpinggir atau perdesaan sebagai program unggulan dalam Nawacita pemerintah.

Membangun dari Pinggiran
Program Nawacita Presiden Joko Widodo seperti tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, di antaranya mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Maksud Joko Widodo, kemandirian ekonomi Indonesia tidak mungkin diserahkan kepada pihak swasta. Namun, peran BUMN-lah yang diharapkan mampu mengimplementasikan sembilan program Nawacita, antara lain membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam negara kesatuan. Itu sebabnya, pidato kenegaraan itu secara khusus Joko Widodo menegaskan, pemerintah terus mendorong pembangunan infrastruktur, terutama pembangunan di wilayah marjinal. Tahun 2016 ini, investasi BUMN ditargetkan sebesar Rp410,2 triliun, di dalamnya terdapat 62 proyek strategis dengan nilai proyek sebesar Rp347 triliun. Target nilai investasi BUMN akan dinaikkan setiap tahunnya, sehingga jumlah nilai investasi akan mencapai Rp764 triliun hingga akhir tahun 2019.

Presiden dalam kaitan ini mempercayakan Menteri Negara BUMN Rini Mariani Soemarno, mantan Wakil Presiden komisaris PT United Tractor dan Komisaris Bursa Efek Jakarta, untuk memenuhi target tersebut. Bagi Rini yang lahir di Maryland, Amerika Serikat, 9 Juni 1958 tidak terlalu sulit, mengingat jaringan dan pengalaman bisnis selama ini cukup lengkap. Untuk membangun berbagai infrastruktur di daerah terluar, ia tidak hanya mengandalkan kemampuan dana BUMN dan APBN semata, tetapi juga menjaring para investor asing melakukan investasi di Indonesia. China dan Jepang, saat ini menjadi mitra baik dalam ikut mewujudkan Nawacita Presiden, karena dalam waktu tiga tahun terakhir, kedua negara sudah menginvestasikan sekitar 2,1 miliar dolar AS. Di luar dua negara itu tentu diharapkan masih banyak lagi pihak asing berinvestasi ke Indonesia, tetapi masalahnya jangan sampai BUMN hanya jadi penonton saat korporasi asing melanglang buana ke wilayah Nusantara.