SAMARINDA - Maraknya tenaga kerja asing (TKA) ilegal asal Tiongkok membuat Wali Kota Samarinda Syaharie Jaangberang.

Jaang menginstruksikan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Samarinda memeriksa TKA di seluruh perusahaan di Kota Tepian, julukan Samarinda.

Instruksi tersebut juga berlaku wajib bagi camat dan lurah.

"Ini masalah NKRI. Memang kita tidak berjuang merebut kemerdekaan. Tapi sekarang tanggung jawab kita menjaga NKRI. Jangan sampai seperti Gafatar (Gerakan Fajar Nusantara) baru ketahuan setelah sudah banyak. Begitu juga TKA ilegal. Dibiarkan lima sampai sepuluh tahun ke depan hancur bangsa ini," ujar Jaang sebagaimana dilansir Kaltim Post, Jumat (23/12).

Dia menegaskan, tak ada tempat bagi pekerja asing ilegal dengan dokumen kerja tidak resmi di Samarinda.

“Warga Samarinda saja susah dapat kerja. Saya dulu waktu di perusahaan pernah juga mempekerjakan orang asing. Tapi, tidak sebagai pekerja kasar. Kalau ada sifatnya hanya alih teknologi. Ada batasan waktunya, bisa satu sampai dua tahun. Bukan menjadi buruh kasar seperti yang marak ditemukan sekarang,” papar dia.

Larangan tersebut, menurutnya, penting ditegakkan demi menjaga kesempatan para pencari kerja lokal untuk mendapat pekerjaan yang layak.

Selain itu, juga untuk memastikan Samarinda menjadi bagian yang turut menjaga kedaulatan negara dari upaya infiltrasi asing.

http://www.jpnn.com/news/buruh-ilega...ah-nkri?page=1

Duh, Perusahaan Kalbar Pekerjakan Ribuan Buruh Tiongkok

KETAPANG – Serbuan tenaga kerja asing asal Tiongkok ternyata juga terjadi di Kalimantan Barat.

Ribuan buruh asal Tiongkok diduga bekerja di PT Well Harvest Winning Alumina Refinery (PT.WHW AR).

Ironisnya, sampai saat ini, DPRD Provinsi Kalbar belum pernah menerima laporan resmi dari imigrasi terkait keberadaan buruh asal Tiongkok itu.

Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Kalbar Zulkarnaen Siregar mengatakan, diduga ada indikasi kelalaian dari Kantor Imigrasi Kelas I Pontianak terkait keberadaan serta jumlah TKA asal Tiongkok yang bekerja di PT WHW.

“Bahkan, jumlah TKA asal Tiongkok yang bekerja di perusahaan pengolahan dan pemurnian bauksit menjadi alumina tahap I itu jumlahnya sekitar 3.000 hingga 4.000 orang. Apakah keberadaan ribuan tenaga kerja asing itu sudah sesuai prosedur atau tidak. Apakah mereka itu legal atau illegal di Kalbar?” ujar Zulkarnaen, Jumat (23/12).

Wakil rakyat asal Dapil Kota Pontianak ini menambahkan, PT WHW telah menyiapkan lokasi untuk pembangunan apartemen karyawan yang luasnya mencapai 200 hektare.

Ironisnya, keberadaan TKA asal Tiongkok itu jumlahnya tidak diketahui secara pasti oleh camat maupun lurah setempat.

“Kan aneh itu, di Kabupaten Ketapang ada negara di dalam negara. Apalagi tidak ada aparat keamanan serta pihak migrasi dan bea cukai di kawasan tersebut,” ujarnya.

Dia menambahkan, tidak ada warga Indonesia yang duduk di jajaran manajemen PT WHW.

“Semua posisi dan jabatan penting di jajaran manajemen PT WHW itu orang Tiongkok. Warga negara Indonesia tidak boleh masuk di jajaran manajemen perusahaan termasuk di jajaran personalianya,” ujar Zulkarnaen.

“Bahkan, orang Indonesia tidak boleh masuk ke kantor manajemen PT WHW serta tidak ada tulisan yang berbahasa Indonesia. Semuanya tulisan Tiongkok,” bebernya.

Legislator Partai Golkar itu menuding PT WHW menutup diri dari pihak luar.

“Ada kandungan apa sebenarnya di dalam itu selain alumina. Boleh jadi ada emas, ada titanium serta bahan-bahan lainnya makanya PT WHW terkesan tertutup. Saya takut seperti yang terjadi di PT Freeport Indonesia. Izinnya mengambil tembaga, namun kenyataannya kandungan emas yang lebih besar. Bisa jadi di PT WHW ada emas serta titanium juga,” kata Zulkarnaen. (rakyatkalbar/soe)
http://www.jpnn.com/news/duh-perusah...iongkok?page=2