JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono menganggap wajar jika ada kenaikan alokasi anggaran untuk anggota DPRD DKI Jakarta.

Sumarsono mencontohkan untuk nilai upah minimum provinsi (UMP) yang dijadikan sebagai standar gaji buruh saja tiap tahunnya meningkat.

Sehingga, lanjut dia, sah-sah saja jika ada peningkatan anggaran.

"Kami tidak mengharamkan adanya proses kenaikan (anggaran). (Gaji) buruh saja naik dari Rp 3,1 juta jadi Rp 3,3 juta, masak DPRD enggak ada kenaikan. Hal semacam ini ditempatkan pada posisi proporsional," kata Sumarsono, di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (23/12/2016).

Raperda APBD senilai Rp 70,19 triliun telah disahkan DPRD DKI Jakarta pada 19 Desember lalu. Saat ini, Perda APBD 2017 itu sudah berada di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Sumarsono yang juga menjabat sebagai Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri tersebut menargetkan evaluasi rampung pada Jumat sore ini atau Sabtu (24/12/2016) esok. Nantinya, Kemendagri akan mengevaluasi anggaran mana saja yang dianggap tidak relevan. Termasuk peningkatan anggaran untuk anggota DPRD DKI Jakarta.

"Karena anggaran ini kan memang punya standar. Standar protokoler yang diterima DPRD berapa persennya dari kepala daerah kan formulanya sudah ada semua, enggak boleh menabrak aturan itu," kata Sumarsono.

Peningkatan alokasi anggaran untuk anggota DPRD DKI Jakarta terdapat pada komponen perjalanan dinas dan tunjangan perumahan. Pada dokumen APBD DKI 2017, tercantum pemeliharaan rumah dinas anggota dewan sebesar Rp 279.928.396.

Selanjutnya ada anggaran penyelenggaraan penyediaan kebutuhan kerumahtanggaan pimpinan dewan sebesar Rp 394.697.160. Ada pula anggaran perbaikan rumah dinas Ketua DPRD DKI Jakarta sebesar Rp 1.443.117.109.

Kemudian anggaran pelaksanaan reses DPRD sebesar Rp 38 miliar pada tahun 2017 atau sebesar Rp 38.090.397.114. Kunjungan kerja sister city anggota DPRD DKI sebesar Rp 2.073.162.000.

Penerimaan tamu luar negeri bagi anggota dan pimpinan dewan sebesar Rp 405.925.000. Serta kunjungan kerja komisi-komisi DPRD DKI Jakarta sebesar Rp 12.575.710.000.

kompas

Enaknya ketika ahok cuti, semua bisa gembira bersama, semua bisa menikmati anggaran bersama, tidak ada lagi pemprov yg pelit