Ini penampakan e-budgeting APBD DKI bisa lacak anggaran siluman


JAKARTA, KOMPAS.com - Calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyatakan, pemerintahan harus transparan agar terbebas dari korupsi.

Ahok bercerita bagaimana dirinya menerapkan praktik pemerintahan yang transparansi selama ia memimpin Jakarta.

Misalnya, saat Ahok membuat kebijakan lurah dan camat untuk melapor LKHPN. Padahal, dua jabatan ini sebelumnya tidak perlu untuk melaporkan LHKPN.

"Pejabat dulu, lurah, camat, enggak perlu lapor LHKPN. Sekarang semua saya paksa semua harus lapor, kita kerja sama dengan KPK, BPK, PPATK," kata Ahok, dalam sambutan di Rumah Lembang, Jakarta, Jumat (9/12/2016).

Ahok menyatakan telah membuat sistem e-budgeting. Dengan sistem ini, warga bisa melihat semua program yang dianggarkan Pemprov DKI.

"Semua bisa lihat anggaran DKI sampe botol aqua (beli) berapa bisa dilihat. Rapat juga bisa dilihat," ujar Ahok.

"Kita mulai bukan cuma transparan, tapi juga bertanggung jawab pakai uang rakyat. Ini uang rakyat, kita harus tanggung jawab," ujar Ahok.

Ahok juga cerita bagaimana ia menghapus nepotisme. Dulu, kata Ahok, mengenal gubernur saja bisa buat seseorang kaya tanpa harus 'korupsi'. Misalnya, memanfaatkan aset Pemprov DKI dengan sewa murah.

Pihak yang menyewa aset Pemprov DKI murah itu lalu menyewakan lagi ke pihak lain untuk mendapatkan keuntungan.

"Sekarang saya ubah, kalau mau sewa gedung DKI pake jasa penilai. Kalo penilai bilang sekian, anda harus bayar segitu," kata Ahok.

Ahok juga menyatakan telah menghapus sistem transaksi tunai. Dengan sistem non-tunai, Ahok bisa melacak pejabat mana yang mencoba menilep dana. Apalagi Pemprov DKI bisa bekerja sama dengan PPATK.

"Jual mobil juga gitu, bekas mobil pejabat dibeli murah banget, padahal sebelum dijual udah diservis abis pake uang APBD. Ini juga saya coret, kalau mau jual mobil, lelang. Kita gunakan teknologi biar semua transparan," ujar Ahok.

Banyak hal yang disampaikan Ahok soal sepak terjangnya selama memimpin Ibu Kota untuk membuat pemerintahan yang transparan. Termasuk soal bantuan CSR dari pengusaha.

"Jadi kalau kompensasi semua barang, bukan uang, dan pakai jasa penilai. Jadi sangat adil," kata Ahok.

Ahok tak peduli langkahnya itu akan memunculkan pihak-pihak yang merasa sakit hati karena kebijakannya. "Ada klub BHS (Barisan Sakit Hati), kumpul-kumpul gitu ya. Ya enggak apa-apa. Saya pikir kalau mau berantas korupsi, anda bentuk dua kelompok. Ada yang cinta, ada yang benci," ujar Ahok.

http://megapolitan.kompas.com/read/2016/12/09/11420251/ahok.semua.bisa.lihat.anggaran.dki.botol.aqua.berapa.pun.bisa.dilihat

Dari data yang ada, hanya tahun 2014 serangan APBD DKI berada di bawah angka 68 persen, yaitu sebesar 59.32 persersen. Tahun 2012 penyerapan anggaran DKI mencapai 80 persen dari Rp 41,3 triliun. Tahun 2013 penyerapan anggaran meningkat menjadi 82 persen dari Rp 50,1 triliun. Pada 2014 serapan anggaran memang hanya sebesar 59,32 persen dari Rp 72 triliun.
Pada 2015 serapan anggaran 72 persen dari Rp 68 triliun
Pada tahun 2016 ini serapan anggarannya sebesar hampir 85-90 persen dari total Rp 67,1 triliun.
http://megapolitan.kompas.com/read/2016/08/09/19552411/ahok.sebut.serapan.apbd.dki.2015.paling.tinggi
https://news.detik.com/berita/d-3375154/plt-gubernur-dki-optimistis-serapan-apbd-dki-capai-85-persen



Sistem e-Budgeting Sudah Selamatkan Rp 5,3 Triliun

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) merasa senang karena sistem e-budgeting yang diterapkannya mulai membuahkan hasil. Ia mengatakan telah menghemat anggaran hingga Rp 5,3 triliun.
Ahok menceritakan soal e-budgeting kepada wartawan di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (2/2/2015) sore.
“Terus e-budgeting. Kan saya bilang, kata sosialisasi nggak boleh, beli mesin penghancur kertas, penghitung duit, nggak boleh. Begitu masuk ke komputer, sistem kami menolak,” kata Ahok mengawali ceritanya.
Dengan e-budgeting, Ahok berkata, anggaran-anggaran yang tidak memiliki nilai atau fungsi penting akan langsung dieliminasi. Dengan begitu, anggaran pun bisa dihemat sangat banyak.
“Kemaren tau nggak, berapa duit yang kita dapet dari penolakan-penolakan dari mereka-mereka yang masih bandel mau masukin? Itu Rp 4,3 triliun. Semalam ada yang masukin lagi, kan harus 100 persen e-budgeting, dapat lagi Rp 1 triliun,” ucap Ahok.
“Jadi Rp 5,3 triliun kita hemat dari sistim e-budgeting. Jadi sistem yang kita bikin ini mulai jalan. Harusnya 2014 sudah jalan. Hanya waktu itu mereka masih bandel, ngeles, ngeyel, nggak mau kan,” sambung Ahok. [Detikcom]

Jokowi: Sekarang, di tangan Pak Gubernur berhasil

Presiden Joko Widodo menilai Gubernur DKI Jakarta Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama telah berhasil menerapkan sistem anggaran elektronik atau e-budgeting di Pemprov DKI. Menurut Jokowi, sistem ini berhasil menemukan banyaknya anggaran siluman.
Sehingga, kata dia, usulan anggaran siluman itu bisa langsung dipangkas dan dialihkan untuk program unggulan lainnya.
“Dulu (saat Jokowi menjadi Gubernur DKI) memang ini (sistem e-budgeting) sudah kami siapkan, tetapi memang selalu tidak berhasil. Sekarang, di tangan Pak Gubernur berhasil,” kata Jokowi, di Balai Kota seusai memeriksa giginya, Jumat (13/3/2015) petang.
Jokowi mengatakan, pada masa pemerintahannya bersama Basuki dahulu, masih banyak pihak, termasuk pejabat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI yang menolak menggunakan e-budgeting.
Jokowi menjelaskan, sistem e-budgeting memang tidak bisa direalisasikan dengan cepat. Ada proses panjang yang harus dijalani.
Seperti mencari konsultan IT yang berkompeten serta mempelajari cara pengoperasian sistem tersebut.
“Sistem e-budgeting ini kan ada prosesnya, ada pembahasannya. Ini membangun sebuah sistem, ada transparansi dan keterbukaan. Saya mau tanya, bisa ngecek enggak 57 ribu item (mata anggaran)? Tanya Pak Ahok (Basuki), enggak bisa. Artinya mengontrol anggaran itu sulit, nah sistem lah yang mengontrol,” kata Jokowi.
Basuki diketahui menemukan usulan anggaran siluman senilai Rp 12,1 triliun di rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) versi DPRD.
Di dalamnya terdapat usulan anggaran pengadaan perangkat uninterruptible power supply (UPS) untuk kelurahan sebesar Rp 4,2 miliar tiap unitnya dan untuk dipasang di sekolah sebesar Rp 6 miliar tiap unitnya.
Usulan anggaran siluman ini diketahuinya dengan menggunakan sistem e-budgeting. Gubernur, Sekda, Kepala Bappeda, Kepala BPKAD, serta perwakilan masing-masing SKPD memiliki password untuk dapat memasukkan anggaran ke dalam sistem e-budgeting. [Kompas.com]

http://jakarta.bisnis.com/read/20150827/77/466551/ahok-tahun-2016-e-budgeting-wajib-dilaksanakan

http://www.cnnindonesia.com/nasional/20151230110959-20-101135/deretan-kegilaan-ahok-sepanjang-2015/
Mengesahkan APBD 2015 menggunakan Peraturan Gubernur

Masalah dimulai saat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015 antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan DPRD DKI. Saat itu Pemprov menuding DPRD memanipulasi anggaran hingga muncullah anggaran siluman.

Tak terima, DPRD lantas menyerang Ahok dengan mengatakan draf APBD 2015 yang diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri bukan hasil pembahasan di Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta.

APBD 2015 Jakarta bulan Maret itu tak kunjung disahkan. DPRD hampir menggunakan hak angket untuk memakzulkan Ahok dari posisi gubernur.

Ahok akhirnya menggunakan kuasanya sebagai Gubernur Jakarta dan mengeluarkan Peraturan Gubernur untuk mengesahkan APBD 2015.

Itu kali pertama dalam sejarah Jakarta, APBD disahkan melalui Pergub. Biasanya APBD selalu disahkan menggunakan Peraturan Daerah. Total anggaran APBD 2015 adalah Rp69,28 triliun.

Yg penting santun..



dimanakah mereka sekarang?