JAKARTA, KOMPAS.com — Sosiolog dari Universitas Indonesia Thamrin Tomagola mempertanyakan pembangunan infrastruktur besar-besaran pada era pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Ia menilai, pembangunan infrastruktur ini cenderung menguntungkan pihak swasta atau pengusaha dan merugikan masyarakat.

Thamrin mengatakan, saat ini pemerintah tidak mempunyai uang yang cukup untuk membangun infrastruktur sesuai target yang sudah ditetapkan.

Akibatnya, pemerintah terpaksa melibatkan pihak swasta untuk membangun infrastruktur.

"Kementerian PU hanya punya 25 persen biaya yang disediakan APBN. Lalu 75 persen lagi dari mana?" kata Thamrin dalam diskusi di Jakarta, Rabu (21/12/2016).

Jika harus meminjam uang dari luar negeri, lanjut Thamrin, pemerintah harus memikirkan bunganya yang sangat besar.

Akhirnya, pemerintah melibatkan swasta untuk membangun infrastruktur, seperti bandara dan PLN.

Namun, Thamrin khawatir pelibatan swasta justru akan merugikan masyarakat. Sebab, nantinya infrastruktur yang dibangun tersebut akan dikelola swasta yang diyakini akan lebih mementingkan keuntungan daripada pelayanan kepada publik.

"Yang sudah jelas adalah bandara di Medan, akan dikelola swasta. Harga barang-barang yang dijual di bandara naik. Harga tiket juga disesuaikan. Yang kena masyarakat," ucap Thamrin.

Thamrin meminta Jokowi segera mengoreksi kebijakan dalam pembangunan Infrastruktur.

Harusnya, kata dia, kebijakan pemerintah membangun infrastruktur disesuaikan dengan APBN yang dimiliki.

"Kalau tidak, ini artinya pembangunan infrastruktur bukan untuk rakyat, melainkan untuk pengusaha," ucap Thamrin.
http://nasional.kompas.com/read/2016...n.untuk.rakyat