20 Des 2016 | 10:40 WIB
Netralitas.com- Analogi jika kita yang menjadi SBY dengan pengalaman 10 tahun berkuasa sebagai Presiden dan besannya masuk penjara karena korupsi alias ayah istrinya Agus. Propaganda, trik licik dan segala cara akan dihalalkan tim suksesnya.

Mereka pasti sudah membuat skenario bersama. Yang penting Gubernurnya Muslim. Sesuai yang Hatta Radjasa bilang di twitternya jelang pendaftaran ke KPU DKI.

Adapun sejumlah skenario antara lain :

Skenario 1 :

Jika Agus menang, Anies dan Sandiaga Uno akan dilibatkan di APBD dan program-program pembangunan manusia yang seagama diprioritaskan, etnis China dan non muslim pengusaha-pengusaha dan lain-lain pelan tapi pasti akan banyak yang pindah propinsi atau pindah menjadi warga negara di luar negeri.

Agus dan wakilnya akan membuat program-program Jakarta Baru tinggal copy paste karena Wagubnya Agus dari Pemprov jadi mudah untuk poles inovasi walau sebenarnya nyontek.

Skenario 2: Jika Agus kalah, dan Anies-Sandiaga Uno menang maka akan "berbagi kue" dengan jaringan Cikeas/Agus selama 5 tahun kedepan. Agus akan masuk Partai Demokrat menduduki jabatan strategis guna menentukan calon DPR RI 2019, Bupati/Walikota/Gubernur yang diusung Demokrat di tiap pilkada serentak mulai 2018 dan seterusnya.

Presiden Jokowi dan pemerintah pusat akan terlalu banyak energi negosiasi dengan Pemprov DKI untuk kelanjutan Jakarta Baru.

Siapapun yg menang. Mereka "satu tim" sebenarnya. Dipecahnya menjadi 2 paslon hanya "sinetron politik" Cikeas saja. Ini mulai terbaca dari debat tidak resmi yang tidak pernah dihadiri paslon Nomor 1. Anies atau Agus yang menang sama saja karena 1 dan 3 dugaan saya mereka satu tim dan banyak sinyal menyatakan mereka adalah satu timses dengan "grand design" yang sudah diatur "caturnya". Gubernur muslim harus menang (mengutip twitter resmi HR).

Gerindra adalah yang paling "dendam" karena Ahok sebagai kader unggulan Gerindra mengundurkan diri karena partainya tidak konsisten memaksakan kehendak Bupati/Walikota dikembalikan dipilih ke DPRD dengan alasan hemat biaya untuk "restorasi" ala Gerindra, Demokrat walau akhirnya gagal di September 2014 jelang pelantikan Joukowi sebagai Presiden 20 Oktober 2014.

Ahok menolak dikembalikan pemilihan langsung melalui DPRD karena jika ini diloloskan maka kita dan anak cucu generasi penerus bangsa tidak akan melihat lagi Bupati/Walikota yang dipilih rakyat langsung. Dan kejutan terjadi, terbukti Jokowi berhasil menjadi Presiden ke-7 RI hasil dari pilihan rakyat paralel dengan pemilihan langsung dari Wali Kota Solo, Gubernur DKI 2012-2014.

Penulis adalah pemerhati politik

Penulis : J Lapian
Editor : Sigit Wibowo (sigitwibowo@netralitas.com)

sumber: http://www.netralitas.com/kolom/read...da-dki-jakarta