JawaPos.com - Sulitnya memasuki kawasan PT Conch South Kalimantan menimbulkan pertanyaan, apa gerangan yang disembunyikan di lingkungan pabrik dan kantornya tersebut.

Pasalnya, untuk bisa mengakses ke dalam, sulitnya luar biasa. Jangankan wartawan, tentara dan stafnya Dinsosnaker yang berkunjung untuk mendata tenaga kerja asing yang bekerja di perusahaan asal Tiongkok itu harus “terpental” keluar.

“Sebaiknya Anda datang dengan Pemerintah Kabupaten Tabalong kalau mau konfirmasi ke PT Conch South Kalimantan,” begitu yang dikatakan Kepala Petugas Pengamanan PT Conch South Kalimantan, Goldi ketika ditemui di perusahaan semen tersebut, sebagaimana dikutip dari Radar Banjarmasin (Jawa Pos Group), Kamis (15/12).

Perkataan itu diucapkannya karena Radar Banjarmasin datang bermaksud mewawancarai Kepala Bagian Humas PT Conch South Kalimantan, Yandri di hari yang sama. Sebelum menemuinya, wajib melaporkan ke petugas keamanan setempat terlebih dahulu.

"Tentara saja tidak boleh masuk, kalau tidak ada izin," ujarnya.

Menurut dia, memang sedikit sulit untuk menemui bagian manajemen perusahaan, karena sudah menjadi aturan dalam perusahaan jika memasuki kawasan pabrik harus membuat janji dulu sama orang dalam, baru boleh masuk.

Khusus hari itu, ia memberitahukan bahwa bagian humas tidak berada di tempat. Sebagaimana informasi dua hari lalu, ketika wartawan menemuinya dengan maksud yang sama.

Padahal sebelumnya, agar bisa melakukan konfirmasi terkait persoalan jalan rusak akibat angkutan semen dan batubara yang digunakan perusahaan, wartawan telah menyerahkan surat dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Kabupaten Tabalong, namun hasilnya nihil.

Sebelum dan sesudah menemui Goldi, wartawan menelepon ke handphone kepala humas, Yandri tapi tidak direspons. Meski telah terdengar ada nada masuk, namun sepertinya tidak diangkat.

Kepala Dinsosnaker Kabupaten Tabalong H Yuhani mengatakan, untuk konfirmasi ke PT Conch South Kalimantan memang sulit. Bahkan, pernah beberapa stafnya yang diutusnya untuk melaksanakan tugas tidak diperkenankan masuk. Padahal ingin mengawasi dan melakukan pendataan terhadap tenaga kerja asing di perusahaan tersebut.

"Sulit masuk ke Conch, sebaiknya sekalian bawa surat saja dari dinas," usulnya ketika ditemui wartawan.

Di sisi lain, Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Tabalong, H Nanang Mulkani mengatakan, terkait distribusi semen yang merusak jalan sudah dilakukan penertiban. “Kami rutin melakukan razia, seminggu bisa dua kali,” katanya.

Meski sudah rutin melakukan razia, tapi menurutnya itu bukan langkah tepat untuk menertibkan angkutan melebihi muatan beban jalan. Setidaknya untuk beban jalan di Kabupaten Tabalong sendiri hanya 13 ton, sedangkan angkutan semen sering kali melebihi itu. Terlebih lagi, setiap kali razia yang digelar dan melibatkan unsur Polri dan TNI itu, memakan biaya yang tidak sedikit.

Selain itu, pelanggaran muatan yang tidak sesuai beban jalan itu juga tidak bisa dilakukan, karena surat izin angkutan KIR dikeluarkan oleh Dishubkominfo di luar daerah. Untuk sanksi tilang, kalau pun tertangkap hanya didenda dana Rp 250 ribu per unit. “Sanksinya sama sekali tidak memberatkan,” cetusnya. (ibn/yn/ram/fab/JPG)

sumber





masih ada bajjingan2 yang melakukan penyesatan opini kalo yang datang itu pns yang mau meras dan tidak memiliki surat dari dinas padahal sudah jelas2 perusahaan itu banyak melakukan pelanggaran dan perlu dilakukan pemeriksaan


warga negara kw made in menlen ini selalu membela tanah moyang dan menista orang lokal...





berita tahun 2015





TEMPO.CO, Jakarta - Pada kegelapan malam, puluhan orang itu lari ke dalam hutan yang ada di belakang pabrik PT Conch South Kalimantan Cement di Desa Serdang, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan.

Selasa dinihari, 20 Oktober 2015, memang berlangsung inspeksi mendadak Panitia Khusus Raperda Ketenagakerjaan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Mereka ingin membuktikan kabar bahwa perusahaan itu mempekerjakan 200-300 pekerja asal Cina.

“Beberapa (tenaga kerja asing) berhasil kami tangkap. Kemungkinan mereka tidak punya dokumen resmi,” kata Ketua Pansus Raperda Ketenagakerjaan DPRD Kalimantan Selatan Yazidie Fauzi di sela-sela inspeksi mendadak.

Puluhan anggota Dewan yang datang ke PT Conch South Kalimantan Cement alias PT Semen Conch sempat beradu mulut dengan petugas keamanan.� Saat itulah, satu per satu TKA asal Cina berhamburan melarikan diri ke tepi hutan.




Untuk membuktikan status legalitasnya, Yazidie mengambil 15 pekerja asing sebagai sampel. Dari jumlah itu, pihak perusahaan tidak bisa memberikan bukti valid legalitas dokumen para pekerjanya.

Salinan paspor atas nama Guowu, misalnya. Pada paspor tercantum bahwa Guowu datang ke Indonesia memakai visa kunjungan melalui Bandara Soekarno-Hatta pada 18 April 2015.

Pansus DPRD memberikan waktu dua hari kepada perusahaan untuk membuktikan legalitas para pekerja asingnya. “Kami akan panggil perusahaan karena ada indikasi mempekerjakan TKA ilegal. Perusahaan sudah melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Keimigrasian, harus ada sanksi,” ujar Yazidie.

Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Selatan Puguh Priyambada mengatakan sebanyak 103 TKA bekerja di proyek PT Semen Conch. Dari jumlah itu, 41 orang bekerja di dua perusahaan subkontraktor, yakni PT MCC Construction sebanyak 35 orang dan PT China Machinery Industry sebanyak 6 orang. Sisanya, 62 orang, bekerja di PT Semen Conch. “Ini data resmi yang masuk ke kami,” tutur Puguh.

Pengerjaan konstruksi pabrik PT Semen Conch dimulai pada 2010. Rencananya, pabrik itu mulai berproduksi delapan bulan lalu. Namun proyek di lahan seluas 92 hektare itu belum rampung sepenuhnya.

DIANANTA P. SUMEDI

sumber


lagi lagi cuma menutup2i keberadaan yang berserakan dasar bajjingan