Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah Lembaga Pemerintah Non Kementrian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan dipimpin oleh Kepala. Penguatan lembaga agraria kembali diperkuat pada masa kepemimpinan Presiden Jokowi yakni dengan menggabungkan Badan Pertanahan Nasional dengan unit pemerintah yang mengurusi penataan ruang, planologi dan perencanaan kehutanan, serta informasi geospasial. Penggabungan struktur ini diikuti dengan uraian tugas dan fungsi kelembagaan Kementerian Agraria yang sejatinya amanat Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, sesuai semangat Pasal 33 Ayat 3 Konstitusi UUD 1945.(Sesuai dengan Perpres No. 10 Tahun 2006)

Sejak Tahun 2015, terbit Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang, sehingga secara nomenklatur BPN menjadi Kementerian.

Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral.

VISI:
Menjadi lembaga yang mampu mewujudkan tanah dan pertanahan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, serta keadilan dan keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Republik Indonesia.

MISI:
Mengembangkan dan menyelenggarakan politik dan kebijakan pertanahan untuk:
-Peningkatan kesejahteraan rakyat, penciptaan sumber-sumber baru kemakmuran rakyat, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, serta pemantapan ketahanan pangan.
-Peningkatan tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan dan bermartabat dalam kaitannya dengan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T).
-Perwujudan tatanan kehidupan bersama yang harmonis dengan mengatasi berbagai sengketa, konflik dan perkara pertanahan di seluruh tanah air dan penataan perangkat hukum dan sistem pengelolaan pertanahan sehingga tidak melahirkan sengketa, konflik dan perkara di kemudian hari.
-Keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Indonesia dengan memberikan akses seluas-luasnya pada generasi yang akan datang terhadap tanah sebagai sumber kesejahteraan masyarakat. Menguatkan lembaga pertanahan sesuai dengan jiwa, semangat, prinsip dan aturan yang tertuang dalam UUPA dan aspirasi rakyat secara luas.

Sofyan Djalil S.H., M.A., M.ALD. (Juli 2016 - Sekarang)


Dr. Sofyan A. Djalil, S.H., M.A., M.ALD. (lahir di Aceh Timur, Aceh, Indonesia, 23 September 1953; umur 63 tahun) adalah Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia saat ini.

Ia pernah menjabat sebagai Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Indonesia pada Kabinet Indonesia Bersatu.[1] Sebelumnya dari Oktober 2004 hingga Mei 2007 ia menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika dalam kabinet yang sama. Pada 26 Oktober 2014 hingga 12 Agustus 2015, ia dipilih menjadi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian[2] Indonesia di Kabinet Kerja Periode 2014-2019 oleh Presiden Jokowi, selanjutnya ia digantikan oleh Darmin Nasution pada perombakan Kabinet Kerja[3], ia menjabat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia atau Kepala Bapennas dari tanggal 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016 pada Kabinet Kerja dan digantikan oleh Bambang Brodjonegoro pada perombakan kabinet yang kedua[4].

Biografi singkat
Sofyan berasal dari keluarga sederhana di Peureulak, Aceh Timur. Karena dia sadar kemampuan ayahnya yang tukang cukur dan ibunya yang guru ngaji, Sofyan saat kecil mencari uang dengan menjual telur itik di daerahnya. Sejak dewasa, dia pindah ke Jakarta, dan sempat menjadi penjaga mesjid di Menteng Raya 58 dan kondektur metromini. Pada saat itu juga ia terlibat dalam aktivitas kegiatan kemasyarakatan sebagai aktivis Pelajar Islam Indonesia (PII). Seiring perjalanan waktu, dengan kegigihan yang dimiliki Sofyan, akhirnya dia bisa kuliah di Universitas Indonesia, dan suatu ketika berkenalan dengan Ratna Megawangi dari IPB Bogor, sampai mereka menjalani kehidupan keluarga dan kuliah di Amerika.

Pendidikan[sunting | sunting sumber]
Sarjana Hukum (SH), Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, bidang studi Hukum Bisnis, tahun 1984
Master of Arts (M.A.), The Graduate School of Arts and Sciences, Tufts University, Medford, Massachusetts, Amerika Serikat, bidang studi Public Policy, tahun 1989
Master of Arts in Law and Diplomacy (M.A.L.D.), The Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University, Medford, Massachusetts, AS, bidang studi International Economic Relation, tahun 1991
Doctor of Philosophy (Ph.D), The Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University, Medford, Massachusetts, AS, bidang studi International Financial and Capital Market Law and Policy, tahun 1993
Sertifikasi[sunting | sunting sumber]
Wakil Penjamin Emisi Efek, Panitia Standar Profesi Pasar Modal, tahun 1996
Wakil Manajer Investasi, Panitia Standar Profesi Pasar Modal, tahun 1997
Pengalaman kerja[sunting | sunting sumber]
Menteri Negara BUMN Republik Indonesia(2007-2009)
Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia (2004-2007)
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian(2014-2015)
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas (2015-2016)
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI
Kepala Bidang Telaah Strategis Kantor Wakil Presiden Republik Indonesia(2010-2014)
Managing Partner, Sofyan Djalil & Partners
Komisaris Utama, PT Multi Adiprakarsa Manunggal (Kartuku)
Komisaris Independen, PT Kimia Farma, Tbk (Mei 2003-sekarang)
Pengurus, Lembaga Komisaris dan Direktur Indonesia, LKDI (2003-sekarang)
Anggota, Badan Arbitrasi Pasar Modal Indonesia, BAPMI (2003-sekarang)
Anggota Tim Ahli, Komite Nasional Good Corporate Governance (2001-sekarang)
Anggota Tim Pakar, Departemen Kehakiman dan HAM RI (2001-sekarang)
Konsultan Good Corporate Governance untuk PT Perusahaan Gas Negara Tbk, PT Elnusa, PT Jamsostek, PT Waskita Karya, PT Surveyor Indonesia, PT Pupuk Kujang, PT Wijaya Karya, PT Pembangkitan Jawa Bali, PT Pelabuhan Indonesia III, Perum Pegadaian, PT Indonesia Power, PT Pupuk Sriwijaya, PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (2001-2004)
Konsultan Corporate Communication, untuk PT Caltex Pacific Indonesia, PT PLN Kantor Pusat (200-2004)
Direktur Eksekutif, Lembaga Komisaris dan Direksi Indonesia (2001-2003)
Komisaris Utama, PT Pupuk Iskandar Muda (1999-Juli 2004)
Komisaris, PT Perusahaan Listrik Negara (1999-Mei 2002)
Komisaris, PT Pelabuhan Indonesia III (1998-Mei 2001)
Anggota, Komite Nasional Kebijakan Good Corporate Governance (1999-2000)
Staf Ahli Menteri Negara Pendayagunaan BUMN bidang Komunikasi dan Pengembangan SDM/Asisten Kepala Badan Pembina BUMN Bidang Komunikasi dan Pengembangan SDM (Juni 1998-Februari 2000)
Kepala Divisi Riset dan Pengembangan, PT Bursa Efek Jakarta (Maret 1998-Juni 19988)
Konsultan, pada Asosiasi Modal Ventura Indonesia (AMVI); Brunei Investment Agency (BIA); Tabungan Wajib Perumahan TNI-AD (TWP-AD), dan lain-lain (1997)
Konsultan/Narasumber persiapan go public pada berbagai perusahaan PT Garuda Indonesia, PT Telkom, Pasaraya, Pupuk Kaltim, Bank Tata, SZS Consulting, Bank Jaya, dan lain-lain (1997)
Peneliti/Konsultan, Centre for Policy and Implementation Studies (CPIS)-Departemen Keuangan, menangani berbagai proyek antara lain Kupedes/Simpedes untuk BRI, Program Restrukturisasi BUMN, Perdagangan Internasional dan Kerjasama Regional, dan lain-lain (1997)
Tim mediasi perundingan pemerintah RI dan GAM di Helsinki, Finlandia, (2004-2005)
Pengalaman akademis dan organisasi[sunting | sunting sumber]
Dosen, pada Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (2001-sekarang)
Dosen, pada Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum UI (2000-sekarang)
Dosen, pada Fakultas Ekonomi dan Program Magister Manajemen Universitas Indonesia (FE-UI dan MM-UI) (1993-sekarang)
Dosen, pada Diklat Manajemen LPPM, Jakarta (1997)
Dosen, pada Diklat Pengembangan Kepemimpinan Profesional (DPKP) BUMN-Departemen Keuangan (1997)
Dosen, pada Program Magister Manajemen Universitas Sahid dan LPPM (1994-1995)
Dosen, pada Lembaga Manajemen Keuangan dan Akuntansi (LMKA), Yayasan Pengembangan Insan Pasar Modal (Yuppies), LM-Gika, Equitas Institute (1994-1995)
Dewan Kehormatan Pusat Perhimpunan Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (PII) 2008-2011.

https://twitter.com/ferrymbaldan
https://twitter.com/atr_bpn