Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy memutuskan untuk memoratorium Ujian Nasional (UN). Namun pemerintah membatalkan rencana moratorium itu dan UN tetap akan digelar.

"Kita melihat di sini ada dua pendapat yang berbeda. Jadi memang argumentasi yang disampaikan Pak Muhadjir tentang moratorium ujian nasional (UN) itu sudah tepat, karena selama 13 tahun terakhir tidak ada peningkatan prestasi pendidikan di Indonesia," ujar pengamat pendidikan Doni Koesoema, saat dihubungi detikcom, Kamis (8/12/2016).

"Kalau pun ada prestasi internasional di bidang MIPA, kita hanya naik satu strip atau satu tingkat saja," sambungnya.

Donie berpendapat bila ujian nasional (UN) tetap dilanjutkan hanya akan membuat kualitas pendidikan baik pengajaran (guru) dan proses pembelajaran ke siswa menjadi sempit dan kering.

"Guru mengajar hanya untuk tes dan siswa belajar untuk lulus tes. Jadinya kurikulum pendidikan menjadi sempit dan kering. Asumsinya, siswa tidak akan mau belajar kalau tidak UN. Jadi harus dicari alternatif yang lain, karena bila tetap dipertahankan tentunya kurikulum yang ada tidak akan terupdate dan mampu untuk standardisasi peta pendidikan yang ada," jelasnya.

Keputusan menolak usulan moratorium ujian nasional ini sebelumnya disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla, setelah rapat kabinet paripurna bersama Presiden Joko Widodo. Menurutnya tanpa UN, daya saing dan semangat anak-anak untuk belajar akan kendor. Tapi pemerintah juga mengkaji sistem penentuan kelulusan untuk efektivitas UN.

"Ya hasilnya usulan moratorium itu tidak disetujui, tapi disuruh (juga) kaji ulang dan secara perbandingan lebih dalam lagi untuk memperbaiki mutu," kata Wapres JK, di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (7/12).
(adf/tor)