JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Program lelang konsolidasi yang digulirkan di era Gubernur non aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dinilai gagal.

Hal ini terbukti dengan banyaknya proyek pembangunan yang mangkrak. Diantaranya, proyek 45 sekolah di lima wilayah ibu kota yang sampai saat ini tidak jelas kelanjutannya karena mangkrak.‎

"Sudah saatnya program lelang konsolidasi dievaluasi karena terbukti tidak efektif," ujar pengamat kebijakan publik dari Budget Metropolitan Watch (BMW), Amir Ham‎zah, Jakarta, Kamis ‎(8/12/2016).
‎
Amir mengatakan, lelang konsolidasi memiliki sejumlah kelemahan. Karena Pemprov DKI hanya memprioritaskan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan perusahaan besar yang dapat ikut dan memenangkan lelang.

Padahal, kata dia, perusahaan tersebut setelah memenangkan lelang, tidak mengerjakan sendiri proyeknya, melainkan di sub kontrakkan (dilimpahkan) kembali kepada perusahaan lain yang rekam jejaknya belum teruji.

"Akibatnya nilai proyek dibuat mengecil sehingga kualitasnya menurun. Bahkan dalam kasus proyek di DKI lebih buruk lagi, karena proyeknya mangkrak," kata dia.

Berdasarkan catatannya, lelang konsolidasi yang bermasalah terjadi di sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), seperti Dinas PU, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kesehatan. Proyek tersebut meliputi, pembangunan sekolah, perbaikan puskesmas, dan juga penanganan banjir dan jalan rusak.

"Proyek itu hampir seluruhnya bermasalah," jelasnya.

Lebih jauh, Amir mengatakan, kerugian yang diderita Pemda tidak hanya dalam hal materi, melainkan juga imaterial. Karena proyek yang mangkrak membuat pelayanan kepada masyarakat juga tergangu, seperti sekolah yang mangkrak membuat siswa tidak bisa belajar, dan puskesmas mangkrak membuat pelayanan kesehatan terganggu.

"Sehingga Tahun 2017 mendatang, diharapkan tidak lagi menggunakan lelang konsolidasi," tandasnya. (icl)