Demokrat Tak Setuju Revisi UU Batasi Pembentukan Ormas

Beranda

...

Berita dan Politik
Demokrat Tak Setuju Revisi UU Batasi Pembentukan Ormas

agusudinyoto

06-12-2016 00:12

Demokrat Tak Setuju Revisi UU Batasi Pembentukan Ormas

Jakarta – Partai Demokrat (PD) tidak sependapat dengan wacana revisi Undang-Undang (UU) Nomor 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Apalagi jika revisi bertujuan untuk membatasi masyarakat membentuk ormas.

“Saya tidak setuju jika ada larangan atau pembatasan membentuk ormas. Hak berserikat itu hak asasi,” kata Sekretaris Jenderal DPP PD Hinca IP Pandjaitan di Kantor DPP PD, Jakarta, Senin (5/12).

Menurutnya, apabila pemerintah merasa ormas terlalu banyak, bukan berarti harus dibatasi. “Makin banyak ormas makin bagus. Persoalannya lebih kepada pemerintah yang mungkin tidak komunikasi dengan baik ke ormas-ormas yang ada,” ujarnya.

Dia menambahkan, jumlah penduduk Indonesia mencapai 250 juta orang yang terdiri berbagai latar belakang budaya, dan suku. “Justru masyarakat harus diberi keleluasaan bentuk komunitas,” imbuhnya.

Dia menyatakan, istilah komunitas sejatinya lebih tepat dari ormas. “Jangan ormas, tapi komunitas. Begitu ormas, ada unsur politik dan lain-lain. Lebih baik diganti komunitas,” tegasnya.

Dia dapat memahami banyak ormas mempunyai pemikiran dan aktivitas yang 'merepotkan' pemerintah. “Lalu pemerintah reaktif, makanya diajak komunikasi ormas-ormas itu,” katanya.

Seperti diberitakan, jumlah ormas di Tanah Air sebanyak 254.633. Tercatat, 287 ormas terdaftar di Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), 2.477 di provinsi, 1.807 di kabupaten/kota, 62 di Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan 250.000 di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkumham).

Lebaran Kuda emoticon-Big Grin