Polda Metro Jaya menilai aksi #412 tampak seperti acara politik sehingga bertentangan dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta soal Hari Bebas Kendaraan Bermotor. (CNN Indonesia/Aulia Bintang)

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepolisian Daerah Metro Jaya memberikan teguran kepada ketua penyelenggara Aksi Kita Indonesia yang menggelar parade bineka tunggal ika di Jakarta, kemarin (4/12).

Teguran itu dilayangkan karena polisi menilai aksi tersebut seperti acara politik dengan maraknya atribut partai politik yang dilakukan bertepatan dengan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan, aksi yang tampak seperti acara politik itu bertentangan dengan Peraturan Gubernur Nomor 12 tahun 2016, pasal 7 dan pasal 9 ayat 2 terkait dengan Hari Bebas Kendaraan Bermotor.

"Dengan adanya kejadian itu, Polda Metro Jaya memberikan teguran secara tertulis kepada ketua panitia penyelenggara hari ini. Teguran itu dilakukan oleh intelijen Polda Metro Jaya," ujarnya di Polda Metro Jaya, Senin (5/12).

Parade Bhinneka Tunggal Ika itu sebelumnya disebut tak memiliki nuansa politik sama sekali. Namun, banyak peserta yang justru menggunakan atribut partai politik dan ikut bersorak saat orator di panggung meminta mereka mengeluarkan suaranya.

Peserta ada yang menggunakan baju berlambang Partai NasDem, ada juga yang mengibarkan bendera Partai Golkar.

Menerima teguran tertulis itu, Panitia Kita Indonesia Bidang Hukum, Taufik Basari yang hadir di Polda Metro Jaya memberikan keterangannya. Ia meminta maaf soal terdapatnya atribut partai politik yang mewarnai parade itu.

Taufik menjelaskan tiga hal soal aksi itu. Pertama, kegiatan itu bukanlah kegiatan politik. Kedua, orasi yang disampaikan di atas panggung berisi tentang semangat keberagaman dan kebinekaan Indonesia. Ketiga, panitia kurang dalam mengontrol atribut dan penggunaan kaos berlogo parpol yang dibawa oleh peserta aksi.

"Dalam undangan yang kami sebarkan sudah dijelaskan dan digarisbawahi bahwa kegiatan itu bukanlah giat politik dan tidak terkait dengan Pilkada," ujar Taufik.

Berkaitan dengan keberadaan atribut partai politik, Taufik mengklaim sudah menegur ketua rombongan peserta. Berdasarkan pengakuan ketua rombongan, atribut dari kaos berlogo parpol itu digunakan sebagai bagian keamanan untuk mengecek kedatangan dan kepulangan para peserta.

"Untuk berbagai kekurangan, tentu kami minta maaf. Hal paling penting, tidak ada satupun kalimat tuduhan, kalimat kebencian dan kalimat hujatan dalam acara itu," ujar Taufik.
http://m.cnnindonesia.com/nasional/2...ia-minta-maaf/
------
melanggar peraturan hukum sanksinya cuman teguran...panitianya cukup minta maaf...selesai
di sisi lain aksi super damai dipersulit ...adil bener negri ini..