Dugaan Makar, Surat Sri Bintang Pamungkas adalah Sah dan Legal

Beranda

...

Berita dan Politik
Dugaan Makar, Surat Sri Bintang Pamungkas adalah Sah dan Legal

badrr

05-12-2016 04:55

Dugaan Makar, Surat Sri Bintang Pamungkas adalah Sah dan Legal

Praktisi Hukum asal Sumatera Barat, Rony Saputra menyebutkan, seharusnya pihak kepolisian harus bersikap lebih objektif dalam kasus ini, dan tidak terlalu cepat bertindak.

Menurut Rony, mereka yang ditangkap sebenarnya tidak punya kekuatan publik untuk dapat melakukan makar, mereka tidak punya akses pada kekuatan persenjataan dan mobilisasi masa.

Dan yang lebih penting lagi untuk dicermati, bahwa surat yang ditulis oleh aktivis Sri Bintang Pamungkas adalah sah dan legal. Surat tersebut dikirim langsung ke Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, sebagai bentuk aspirasi dari warga Negara.

"Surat itu sah, itu adalah bentuk aspirasi dari dari warga Negara. Setiap warga Negara berhak menyampaikan pendapat, apalagi dengan cara yang baik,"sebutnya, Senin (5/12/2016).

Ditambahkan Rony, walaupun memang dalam pasal makar, niat dan permufakatan jahat dapat dipidana sanksi yang sama dengan pidana pokok, namun Polisi juga harus memperhatikan dan mempertimbangkan dari segi perbuatan yang dilakukan.

"Makar itu menggulingkan Pemerintahan yang sah. Nah, apakah dengan mengirim surat kepada MPR itu sudah dianggap perbuatan makar, Polisi harus lebih mencermati hal terseut,"imbuhnya.

Sumber| covesia.com

Spoiler for Isi Surat Sri Bintang:

Kepada Yth.:
Pimpinan
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
d/a Gedung DPR/MPR-RI
Jl. Jenderal Gatot Soebroto
Jakarta Selatan

Dengan hormat,
Bersama ini, kami dari kelompok Gerakan Nasional People Power Indonesia, yang merupakan gabungan dari beberapa exponen aktivis, sehubungan dengan situasi tanah air sekarang ini, sudah menyampaikan keinginan kami meminta kesediaan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk memanggil Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia guna menggelar Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (SI-MPR RI) sesegera mungkin. Yaitu, dengan maksud menyelesaikan persoalan-persoalan Negara yang dari hari ke hari semakin berbahaya bagi kelangsungan jalannya Negara Kesatuan Republik Indonesia

Adapun tujuan akhir dari SI-MPR RI itu adalah untuk menghasilkan Ketetapan-ketetapan MPR-RI yang meliputi:

1. Menyatakan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 Asli di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Mencabut Mandat Presiden dan Wakil Presiden RI yang sekarang, masing-masing dijabat oleh Joko Widodo dan Jusuf Kalla
3. Mengangkat Penjabat Presiden Republik Indonesia yang baru, yang sekaligus menjadi Ketua Presidium Republik Indonesia dengan wewenang menyusun Pemerintah Transisi Republik Indonesia

Demikian permintaan kami, dengan harapan MPR-RI dapat memenuhinya dengan segera. Terimakasih atas segala perhatian dan kesediaannya.

Hormat saya,

Sri-Bintang Pamungkas