seorang seniman, digelandang ke markas Satpol PP karena aksi muralnya. Muhammad Arif ditangkap saat sedang membuat mural bertuliskan ‘Jogja Ora Didol’ (‘Jogja Tidak Dijual).
Sebenarnya, aksi Arif tersebut merupakan yang kedua—atau ketiga—kalinya. Mural itu ada bertepatan dengan hari ulang tahun Yogyakarta pada tujuh Oktober kemarin. Tapi di hari itu, tak sampai dua puluh empat jam, tulisan ‘Jogja Ora Didol’ sudah lenyap diblok dengan cat hitam yang kabarnya dilakukan oleh Satpol PP. Aksi itu kemudian dibalas lagi dengan frasa serupa di atas cat hitam tersebut. Tapi aksi Arif kandas ketika seorang pria paruh baya memaksanya untuk menghentikan aksinya tersebut. Pria itu menyuruh Arif turun dari tembok tempatnya berdiri, namun Arif bergeming. Sampai akhirnya Arif menyerah karena si pria mengacungkan pistol. Arif pun dibawa oleh si pria ke markas Satpol PP untuk kemudian diinterogerasi dan dibuatkan BAP.

Apa yang Arif lakukan sebenarnya—bisa jadi—adalah bagian dari gerakan urban Festival Mencari Haryadi, yang digagas oleh para seniman dan beberapa komunitas di Kota Yogyakarta. Art Director festival ini, Agung Kurniawan, mengatakan gerakan ini berangkat dari kegelisahan bahwa Haryadi sebagai walikota dianggap telah absen dalam melakukan penataan ruang publik, sampah visual, dan persoalan urban lainnya. Pembangunan hotel yang masif—yang mengakibatkan penggusuran, atau pertumbuhan kendaraan bermotor yang tak terkendali yang berimbas pada kemacetan dan semakin tersingkirnya pejalan kaki dan pesepeda. Di tengah persoalan yang menumpuk itu, Haryadi diketahui malah melakukan perjalanan ke luar negeri—terakhir sang walikota diketahui melancong ke Spanyol dan Amerika Serikat, entah untuk apa. Alhasil, Yogyakarta pun menjadi kian tak nyaman untuk ditinggali.

Tapi apa betul kritik itu dialamatkan ke Haryadi? Atau sebenarnya ada aktor lain yang lebih pantas untuk disangkakan. Saya sih ingin membuka kemungkinan itu, bahwa Haryadi bukan satu-satunya tersangka atas kekacauan tata ruang yang terjadi di Yogyakarta. Memang, jika menempatkan Haryadi sebagai kepala administratif Kota Yogyakarta, dia bisa menjadi orang yang wajib dimintai pertanggungjawabannya atas kekacauan tata ruang kota. Haryadi dianggap membiarkan pertumbuhan hotel yang super-cepat bak jamur di musim hujan. Dia juga dianggap telah membiarkan sampah-sampah visual—seperti mural iklan-iklan korporat—yang merusak bangunan cagar budaya. Tapi ternyata, kasus-kasus serupa tidak hanya terjadi di Kota Yogyakarta, melainkan juga di daerah lain di Provinsi Yogyakarta. Di Bantul misalnya, pedagang-pedagang Parangkusumo terancam digusur oleh rencana proyek megawisata di kawasan Parangtritis. Di Kulonprogo, petani-petani pesisir hampir kehilangan lahan pertaniannya karena rencana pembangunan tambang pasir besi. Pembangunan hotel-hotel dan infrastruktur pariwisata pun terjadi di Sleman dan Gunungkidul.

Tentu saja, kasus yang terjadi di kota tidak bisa dianggap remeh jika dibandingkan dengan kasus-kasus di daerah lainnya. Karena semuanya memiliki satu kesamaan isu, yakni soal pemanfaatan ruang hidup. Jadi, menurut saya permasalahan di Yogyakarta tidak bisa dipersempit hanya sekadar permasalahan di lingkup kota—sebagai wilayah administratif—saja, melainkan juga menjadi isu di daerah-daerah sekitarnya seperti yang sudah disebutkan tadi. Artinya, kita membicarakan Yogyakarta sebagai sebuah entitas yang lebih besar dari sekadar kota.

Apa yang sedang terjadi di Yogyakarta, tidak cukup dilihat sebagai efek dari kinerja buruk walikota. Tak bisa dinafikan bahwa sejauh ini Haryadi gagal menjalankan tugasnya. Tetapi yang tidak boleh dilupakan juga adalah di balik itu ada sebuah sistem mapan yang menjadi pondasi dari setiap kebijakan. Termasuk di dalamnya soal tata ruang, yang tentu saja berkorelasi langsung dengan kebijakan agraria di Yogyakarta. Haryadi hanya bagian kecil dari sebuah sistem besar yang sedang berjalan.

Menolakan terhadap rencana Reklamasi Teluk Benoa dari masyarakat Bali hingga detik ini tetap tidak diindahkan oleh Presiden SBY. Hal ini terlihat dari belum dicabutnya Perpres 51 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan SARBAGITA.

Penerbitan Perpres 51 Tahun 2014 pada intinya adalah menghapuskan pasal-pasal yang menyatakan Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi, sebagaimana yang disebutkan di dalam pasal 55 ayat 5 Perpres 45 Tahun 2011, serta mengurangi luasan kawasan konservasi perairan dengan menambahkan frasa:“…sebagian pada kawasan konservasi Pulau Serangan dan Pulau Pudut”. Selain menghapuskan Teluk Benoa dari kawasan konservasi perairan, Presiden SBY melalui Perpres 51/2014 juga merubah kawasan perairan pesisir Teluk Benoa menjadi zona penyangga untuk memuluskan rencana reklamasi oleh investor.

Belum dicabutnya Perpres 51 Tahun 2014 tersebut mencerminkan bahwa Presiden SBY tidak mendengarkan suara masyarakat Bali yang menolak reklamasi dan lebih mementingkan kepentingan investor untuk mereklamasi Teluk Benoa seluas 700 hektar. Hal ini juga menunjukkan Presiden masih ingin melanjutkan rencana Reklamasi tanpa menghiraukan ancaman bencana ekologis berupa banjir di sekitar teluk benoa. Ancaman ekologis ini timbul karena Teluk Benoa sebagai muara 4 sungai besar akan kehilangan fungsinya sebagai penampung air. Penerbitan Perpres 51 Tahun 2014 juga menunjukkan Presiden tidak menghiraukan hasil studi kelayakan yang dilakukan oleh Universitas Udayana yang menyatakan bahwa rencana reklamasi Teluk Benoa tidak layak.

Belum dicabutnya Perpres 51/2014 semakin menimbulkan kekecewaan di masyarakat. Hal ini tercermin dari mulai banyaknya masyarakat yang mendirikan baliho-baliho penolakan reklamasi Teluk Benoa secara mandiri dan terbuka sebagai bentuk kepedulian terhadap alam Bali. Sayangnya sampai saat ini presiden masih belum menanggapi pernyataan sikap penolakan reklamasi Teluk Benoa dari masyarakat Bali dan tetap menjalankan keinginan investor untuk mereklamasi Teluk Benoa.

Memperhatikan hal-hal tersebut, maka kami dari Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi (ForBALI) menyatakan sikap :

Menuntut Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia untuk MEMBATALKAN Perpres 51 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan SARBAGITA, dan TETAP MEMBERLAKUKAN Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan SARBAGITA.
Menuntut Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia untuk menolak rencana reklamasi Teluk Benoa yang berpotensi mengancam hajat hidup orang banyak dan meningkatkan resiko bencana ekologis di Bali Selatan dan menghancurkan Bali.
Menuntut Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia dalam masa akhir jabatannya, sebelum 20 Oktober 2014, untuk tidak mengeluarkan kebijakan strategis yang dapat mengancam keberlangsungan hajat hidup orang banyak termasuk kebijakan reklamasi Teluk Benoa Bali.
Denpasar, 8 Agustus 2014

ForBali (Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi)

ForBALI adalah aliansi masyarakat sipil Bali lintas sektoral yang terdiri dari lembaga dan individu baik mahasiswa, LSM, seniman, pemuda, musisi, akademisi, dan individu-individu yang peduli lingkungan hidup dan mempunyai keyakinan bahwa Reklamasi Teluk Benoa adalah sebuah kebijakan penghancuran Bali. Adapun yang tergabung dalam ForBALI adalah:

Yang terdiri dari:

Desa Adat Kelan Kabupaten Badung, BEM UNHI (Badan Eksekutif Mahasiswa -Universitas Hindu Indonesia), TBTR (Tanjung Benoa Tolak Reklamasi), MAKAR (Masyarakat Jimbaran Anti Reklamasi), ST. Dharma Sentana Banjar Anyar Gede Kedonganan Badung, ST. Dharma Kertih Br. Kedaton Kesiman Denpasar, STT. Panca Dharma Banjar Tegal Buah Padang Sambian Kelod Denpasar, ST Yowana Satya Dharma Br. Bukit Buwung Kesiman Denpasar, JALAK (Jaringan Aksi Tolak Reklamasi) Sidakarya Denpasar, Allpiss (Aliansi Pemuda Sidakarya) Denpasar, GEMPAR-Teluk Benoa (Gerakan Masyarakat Pemuda Tolak Reklamasi), FRONTIER-Bali (Front Demokrasi Perjuangan Rakyat), KEKAL (Komite Kerja Advokasi Lingkungan Hidup), WALHI Bali, Sloka Institute, Mitra Bali, PPLH Bali, PBHI Bali, Kalimajari, Yayasan Wisnu, Manikaya Kauci, Yayasan IDEP, Komunitas Taman 65, Komunitas Pojok, Bali Outbond Community, Penggak Men Mersi, PPMI Bali, Eco Defender, Nosstress, The Bullhead, Geekssmile, Superman Is Dead, Navicula serta , individu-individu yang peduli keselamatan Bali.