Presiden Joko Widodo pada 29 Februari 2016 silam telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

Menurut beleid baru ini, presiden menaikkan iuran jaminan kesehatan antara 19 persen hingga 34 persen per 1 April 2016 mendatang.

Dengan terbitnya Perpres, besaran iuran kelas I yang semula Rp 59.500 menjadi Rp 80 ribu, Iuran kelas II yang semula Rp 42.500 naik menjadi Rp 51 ribu, sedangkan iuran kelas III yang semula Rp 25.500 menjadi Rp 30 ribu.

Tak hanya itu, dalam aturan ini juga disebut kalau pemberi kerja wajib memungut iuran dari pekerjanya, membayar iuran yang menjadi tanggung jawabnya, dan menyetor iuran tersebut kepada BPJS Kesehatan paling lambat tanggal 10 setiap bulan.

Adapun peserta bukan penerima upah dan peserta bukan pekerja wajib membayar iuran jaminan kesehatan kepada BPJS Kesehatan paling lambat tanggal 10 setiap bulan. Selain itu, iuran jaminan kesehatan dapat dibayarkan untuk lebih dari 1 (satu) bulan yang dilakukan di awal.

"Dalam hal terdapat keterlambatan lebih dari 1 (satu) bulan sejak tanggal 10 sebagaimana dimaksud, penjaminan Peserta diberhentikan sementara," bunyi Pasal 17A.1 Perpres tersebut.

Pemberhentian sementara penjaminan peserta sebagaimana dimaksud berakhir dan kepesertaan aktif kembali apabila peserta membayar iuran bulan tertunggak paling banyak untuk waktu 12 bulan dan membayar iuran pada bulan saat peserta ingin mengakhiri pemberhentian sementara jaminan.

Kebijakan Presiden Jokowi ini menimbulkan polemik serta penolakan dari berbagai pihak. Bahkan Jokowi dicari karena menaikkan iuran BPJS Kesehatan.

Berikut penjelasannya.

(mdk/idr)