JAKARTA – Mekanisme peralihan kursi ketua DPR dari Ade Komarudin (Akom) kepada Setya Novanto (SN) dipertanyakan internal beringin itu sendiri.


Ada beberapa hal dalam keputusan rapat pleno DPP Partai Golkar itu dinilai tokoh muda Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, janggal
“Pertama perlu diingat bahwa SN bukan diberhentikan tetapi mengundurkan diri sebagai Ketua DPR. Kedua, apa kesalahan Akom sehingga harus diganti. Ketiga, saya dapat info bahwa pergantian ini juga atas petunjuk Jokowi,” kritiknya dalam rilis, Selasa (22/11/2016).


Jika memang info bahwa Jokowi menunjuk Setya Novanto itu benar maka artinya Golkar sudah menjadi alat kepentingan penguasa.


“Apakah upaya mendudukkan SN kembali dalam rangka upaya konsolidasi “mengamankan” Jokowi yang melindungi Ahok?” tegasnya.
Bila itu yang terjadi, lanjut Doli sulit dibantah bahwa memang konspirasi “papa minta saham” itu memang benar adanya.


Keempat, di dalam mekanisme internal partai untuk pergantian, penempatan, dan penetapan kader pada posisi lembaga tinggi negara harus dikonsultasikan terlebih dulu ke Dewan Pembina.


“Pertanyaannya apakah Dewan Pembina Golkar saat ini adalah Jokowi, bukan Aburizal Bakrie lagi? Saya kira Dewan Pembina dan Dewan Kehormatan sudah seharusnya mengambil sikap tegas soal ini,” imbuhnya.


Kelima, pergantian pimpinan DPR tidak juga dengan serta merta mudah dilakukan. Benar memang ada kewenangan partai asal dari yang bersangkutan.


Namun posisi pimpinan DPR itu juga diatur Undang-Undang. Pengalaman Fahri Hamzah harusnya menjadi pertimbangan untuk melanjutkan proses pergantian Akom ke SN itu.


“Jadi, keputusan DPP PG ini akan menimbulkan kegaduhan baru, baik di internal Golkar maupun di DPR dan itu akan memperburuk citra Golkar, mengganggu kinerja DPR, dan bisa menghambat kerja pembangunan. Rakyat akan menilai bahwa elitnya sibuk rebutan kue, sementara rakyatnya kelaparan,” tutupnya.

http://pojoksatu.id/news/berita-nasi...apa-alasannya/

papa minta saham