Jakarta, HanTer – Setelah sejumlah upaya penggembosan dan pelemahan, antara lain tuduhan melakukan makar, akhirnya aksi Bela Islam Jilid III, 2 Desember 2016 (212) digelar di lapangan Monas Jakarta. Meski aksi ini malah mendapat dukungan dari TNI/Polri, kalangan umat Islam tetap dengan tuntutan, Gubernur DKI Jakarta non-aktif harus ditahan. Disisi lain, dukungan TNI/Polri tersebut dinilai sebuah pertanda mantan Bupati Belitung Timur itu bakal segera ditahan.

Seperti diketahui, Gerakan Nasional Pendukung Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) dan Polri sepakat bahwa lokasi demonstrasi pada 2 Desember 2016 akan digelar di kawasan Monumen Nasional, Jakarta Pusat.

"Akhirnya disepakati bahwa aksi 2 Desember akan dilaksanakan di Monas dari pukul 08.00 hingga 13.00 WIB," kata Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian usai bertemu dengan Ketua MUI Pusat KH Maruf Amin dan Ketua Ormas Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab di kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI), Jakarta, Senin (28/11/2016).

Kapolri pun telah berkoordinasi dengan Panglima TNI untuk memastikan keamanan selama berlangsungnya aksi. "Kami akan siapkan tempat di Monas untuk menampung 600 ribu hingga 700 ribu orang. Kalau kurang (lahan), kami siapkan Jalan Medan Merdeka Selatan. Kami akan kerja sama dengan PMI, Satpol PP dan rekan-rekan ormas untuk mengawal aksi ini," ujarnya.

Hal ini disetujui oleh Rizieq Shihab selaku inisiator Aksi Bela Islam III. "GNPF MUI dan Polri sepakat bahwa Aksi Bela Islam III tetap akan digelar pada Jumat 2 Desember 2016 di Monas dalam bentuk aksi unjuk rasa yang super damai," kata Rizieq.

Harga Mati

Berbagai kalangan memberi apresiasi atas dukungan TNI/POLRI itu. Meski demikian, dukungan tersebut bukan berarti membuat umat Islam berhenti melakukan aksi jika Ahok tidak ditahan.

Habib Novel Bamukmin dari Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) mengatakan sesungguhnya yang ditunggu masyarakat terutama Umat Islam adalah ditahannya Ahok, sebagai pertanggung jawaban hukum demi terwujudnya keadilan. "Buat kami (GNPF MUI) yang terpenting adalah penahanan Ahok disegerakan, karena buat kami harga mati," ujarnya di Jakarta.

Mengenai dukungan TNI dan POLRI dalam aksi 212 nanti, menurutnya adalah bentuk kesadaran. "Ini adalah bentuk kesadaran TNI dan POLRI untuk bersama kebenaran untuk keadilan. Bahwa aksi super damai ini aksi yang terlepas dari kepentingan politik apalagi makar. Sudah seharusnya didukung dari awal sehingga tidak sampai terjadi kegaduhan," terangnya.

Habib menambahkan jamaah yang mulai dan akan berdatangan ke Jakarta harus didukung. "Agar Polri juga menepati janji menarik larangan agar angkutan diperbolehkan. Memang tidak nampung tapi agar jalan pendukung dipersiapkan untuk menampung jamaah," pungkas Habib Novel.

Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Mulyadi P Tamsir mengatakan, adanya isu penggembosan terhadap aksi tersebut. Dia mengaku mencium adanya upaya pelemahan aksi. "Polisi berupaya menghalang-halangi dan menggembosi rencana aksi demonstrasi Bela Islam III," ungkapnya.

Ia melihat, terdapat dua hal upaya penggembosan. Yakni, melontarkan isu makar dan mengedarkan surat larangan izin trayek untuk mengangkut masyarakat yang berencana turun dalam aksi nanti. "Pemerintah ingin menjauhkan masyarakat dari aksi damai 212. Harapannya dengan isu makar masyarakat tidak mau terlibat," ujarnya.

Apresiasi

Pengamat politik dari Universitas Airlangga (Unair) Bambang Rukminto mengatakan, semua pihak harus mengapresiasi upaya Kapolri untuk menyejukkan suasana.

Terkait perpindahan lokasi karena ada kesepakatan Ahok bakal ditahan, Bambang mengatakan, tidak baik mendahului kesepakatan sehingga Ahok tersangka penista agama harus ditahan. Sebab jika hal tersebut dilakukan nanti malah merusak suasana yang sudah sejuk. Pindah lokasi dilakukan karena Bunderan HI lebih riskan, apalagi rencananya diadakan sholat Jumat di jalan.

Disisi lain, ‎Pengamat Kebijakan Publik Budgeting Metropolitan Watch (BMW), Amir Hamzah meminta agar penguasa khususnya Jokowi dan Tito segera menyudahi dan tidak melanjutkan manuvernya dengan berimajinasi macam-macam.

"Seolah-olah aksi 212 adalah bentuk makar yang ingin menggulingkan pemerintah. Ini pemerintah panik, selain melarang aksi dengan dalih ketertiban, beberapa hari terakhir polisi menebar "ancaman" kepada umat Islam. Bahkan isu penggembosan pun sirna," kata Amir di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (28/11/2016).

Ia mengungkapkan, Jokowi harus tahu kalau rakyat sudah capek dipertontonkan kegaduhan yang tidak jelas.

Aksi Berakhir

Dihubungi terpisah, pengamat hukum dari Universitas Al Azhar, Prof Suparji Ahmad mengatakan, kerelaan berpindah tempat aksi belum berkorelasi positif terhadap tuntutan aksi agar Ahok ditahan.

"Substansi penting yang harus disadari oleh aparat penegak hukum dan penyelenggara negara serta pihak terkait adalah sampai kapan aksi-aksi ini berulang lagi. Seharusnya disadari bahwa tidak akan terjadi aksi yang berulang-ulang jika hukum ditegakkan secara berkeadilan dan tidak diskriminatif. Sehingga langkah penahanan akan dapat mengakhiri terjadinya aksi ini," kata Suparji kepada Harian Terbit, Selasa (29/11/2016).

Sementara itu, Presiden Nusantara Foundation dan Muslim Foundation of America Muhammad Syamsi Ali mengemukakan, sebenarnya ada "kemunafikan" yang besar dalam hal toleransi. Sehingga untuk persoalan terwujudnya keadilan dalam hal hukum, Umat Islam yang mayoritas di Indonesia sudah sedemikian sulitnya.

"Hal yang parah adalah ketika toleransi dipahami secara tidak adil. Toleransi kita hormati di saat berpihak pada kita. Ketika toleransi itu memang harus berpihak kepada orang lain, maka dengan mudah dialihkan menjadi intoleransi. Di sinipun terjadi "kemunafikan" besar dalam toleransi," ujar Syamsi Ali kepada Harian Terbit, Selasa (29/11/2016).

Imam Besar Masjid di New York ini menjelaskan toleransi bukan hanya sebatas pada saat ada kepentingan saja. "Maka toleransi, sebagaimana konsep-konsep lainnya, mutlak bebas batas. Artinya tidak dimaksudkan hanya untuk sebagian. Tapi untuk keseluruhan. Tapi di saat umat Islam melakukan demo karena menuntut hak, mereka melakukan intoleransi. Bahkan dianggap berbahaya dan makar," papar Putra Bulukumba Sulawesi Selatan ini menerangkan.

http://nasional.harianterbit.com/nas...egera-Ditahan-

memang ini yg disarankan pak JK...

saya manut saja ya..

gbu