Jakarta, HanTer – Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) ‎DKI Jakarta, M. Rico Sinaga‎ mengaku was-was dengan kondisi sosial dan politik di Ibu Kota DKI Jakarta.

Menurut dia, situasi tak kondusif dan mencekam menyelimuti Jakarta pascapernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Karenanya, menurut Rico, aksi demo ratusan ribu umat Islam pada 4 November harus ditanggapi serius oleh aparat penegak hukum.

"Dalam beberapa kesempatan pada rapat Koordinasi Komunitas Inteljen Daerah Provinsi DKI Jakarta saya katakan bahwa pemicu yang membuat Jakarta 'tidak kondusif' adalah Gubernur DKI Ahok," kata Rico di Jakarta, Selasa (1/11/2016).

Sebagai penanggung jawab atas stabilitas Ibukota, kata Rico, pihaknya selama ini sudah melakukan deteksi dini atas gejala-gejala yang menjadi penyebab kegaduhan publik.

"Saya harus menyampaikan ini sebagai tanggung jawab saya selaku Ketua FKDM dalam tugas 'deteksi dini dan waspada dini' di Jakarta," ungkap Rico.


Karenanya, menurut Rico, aksi demo ratusan ribu umat Islam pada 4 November harus ditanggapi serius oleh aparat penegak hukum. "Untuk membuat Jakarta kondusif, tidak ada pilihan lain kecuali hukum harus jadi ‘panglima'. Sebab kebenaran apapun menurut hukum ada di pengadilan, bukan dengan siapa-siapa, termasuk bukan dengan presiden sekalipun," tegas Rico.‎

Orang Beriman

Terpisah, anggota DPRD DKI Jakarta, Syarif menyesalkan anggapan sebagian kalangan yang menilai aksi 4 November 2016 sebagai pemecah belah bangsa dan anti demokrasi. Menurutnya, aksi unjuk rasa tersebut semata-mata ekspresi umat Islam yang menuntut supremasi hukum dan keadilan ditegakkan.

"Hati-hati, jangan asal nuduh menyebut mereka perusak demokrasi atau SARA. Ingat, itu gerakan orang beriman dan suci yang ingin membela agamanya. Legal standingnya fatwa MUI lho. Apa ada yang salah?" kata Syarif di Jakarta, Selasa (1/11/2016).

Ia menilai, orang yang mengerti makna iman, tidak akan mempersoalkan aksi parlemen jalanan yang kini ditempuh masyarakat muslim. Karena itu, Syarif meminta agar pihak-pihak yang tidak setuju tidak asal bunyi atau memelintir kasus hukum Ahok dengan mempertanyakan kedewasaan demokrasi umat Islam.

"Sekali lagi, ini adalah gerakan iman karena mereka terusik kitab sucinya disebut sebagai alat untuk membodohi umat. Jadi, bagi yang tidak setuju (demo) jangan menyalahkan dong," tegas mantan aktivis PMII ‎ini.

Syarif sekaligus mengingatkan, Indonesia sebagai negara hukum dan demokrasi tidak ada yang lebih tinggi dibanding hukum. "Unjuk rasa adalah instrumen yang diatur konstitusi bagi masyarakat yang penasaran lantaran Ahok belum juga diproses hukum," beber Syarif.

Dia menegaskan, demo umat Islam nantinya bukan untuk memaksakan kehendak, tapi menuntut keadilan dan meminta hukum tegak lurus. "Sederhana kok, justru itu (demo) sebagai wujud demokrasi. Yaitu partisipasi dan kontrol masyarakat terhadap kinerja penegakan hukum kita. Jangan muter-muter lah. Yang mau ikut demo silahkan, yang gak mau juga tidak apa-apa. Mari kita saling menghormati, " papar Syarif.

http://nasional.harianterbit.com/nas...-Orang-Beriman

gerakan orang beriman, atau berduit? hahahaha