puji baik

Infoteratas.com - Mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali curhat terkait situasi politik yang memanas. Alasannya, pasca demo 4 November, dia dituduh sebagai penyandang dana aksi.

"Saya diserang dan 'dihabisi' tanpa ampun," kata SBY dalam tulisannya di Harian Rakyat Merdeka berjudul "Pulihkan Kedamaian Dan Persatuan Kita" hari ini

Hampir selama tiga pekan, Presiden ke-6 RI itu memilih diam. Bahkan, katanya, dia menutup diri dan menutup komunikasi dengan berbagai kalangan. "Termasuk para sahabat, yang ingin bertemu saya (saya mohon maaf untuk itu), dari pada kami semua kena fitnah," ujar SBY.

Namun, mengamati situasi yang berkembang saat ini, SBY berpikir bahwa tidak baik jika dia berdiam diri.

Suhu politik memanas menjelang rencana demo 2 Desember 2016 menuntut Ahok ditahan. Kapolri Jenderal Tito Karnavian mensinyalir ada upaya makar yang menunggangi aksi Bela Islam jilid III tersebut.

Bangsa Indonesia, kata SBY, kembali menghadapi ujian sejarah. Bukan hanya di Jakarta, tetapi saya amati juga terjadi di seluruh tanah air.

Isu penistaan agama yang cukup sederhana dan bisa dicarikan solusinya, baik secara hukum maupun non hukum, telah berkembang sedemikian rupa sehingga menjadi rumit. Gerakan massa yang mengusung tema mencari keadilan mendapatkan simpati dan dukungan yang luas.

Sementara itu, pemerintah memilih cara melakukan gerakan imbangan dengan tema besar menjaga kebhinnekaan dan NKRI. "Sungguhpun niat pemerintah ini tentulah baik, langkah ini justru memunculkan permasalahan baru," kata SBY.

Pernyataan penegak hukum bahwa negara akan menindak siapapun yang melakukan tindakan makar, yang disampaikan beberapa hari yang lalu sepertinya tak menyurutkan gerakan pencari keadilan tersebut, bahkan membuat ketegangan sosial semakin meningkat.

Apa dengan demikian negara kita menuju ke keadaan krisis?

Menurut SBY tidak. "Saat ini tidak akan ke sana. Dengan catatan, permasalahan yang ada sekarang ini segera diselesaikan secara cepat, tepat dan tuntas," ujar dia.


Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono menilai ucapan presiden Joko Widodo dan wakil presiden Jusuf Kalla yang menjanjikan bahwa kasus penistaan agama oleh Ahok akan diselesaikan secara hukum, terlambat. Akibatnya, situasi sosial dan politik semakin memburuk.

Menurut pandangannya, saat ini prioritas utama adalah mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap negara. Dengan pendekatan
yang bijak dan komunikasi yang tulus dan tepat, diharapkan bisa terbangun kembali kepercayaan rakyat terhadap negara dan pemerintahnya.

Mengalirkan isu Pak Ahok ke wilayah SARA, kebhinnekaan dan NKRI, dengan segala dramatisasinya, menurut SBY menjadi kontra produktif. "Isu Pak Ahok sesungguhnya juga bukan permasalahan minoritas vs mayoritas," katanya.

Justru dalam kehidupan bangsa yang amat majemuk, kata SBY, hal itu harus dijaga agar jangan sampai ada ketegangan dan konflik yang sifatnya horizontal. "Ingat, dulu diperlukan waktu 5 tahun untuk mengatasi konflik komunal yang ada di Poso, Ambon dan Maluku Utara," kata dia.

Upaya membenturkan pihak-pihak yang berbeda agama dan etnis harus segera dihentikan. Masyarakat bisa melihat bahwa dalam melakukan aksi-aksi protesnya para pengunjuk rasa tak mengangkat isu agama dan juga isu etnis. Karenanya, jangan justru dipanas-panasi, dimanipulasi dan dibawa ke arah medan konflik baru yang amat berbahaya itu.

"Mencegah terjadinya konflik horizontal baik di Jakarta maupun di wilayah yang lain juga merupakan prioritas," kata dia.

SBY juga khawatir, upaya membawa kasus penistaan agama oleh Ahok ke dunia internasional dengan tema pelanggaran HAM justru membuat situasi di dalam negeri makin bergejolak.

"Di negeri ini banyak yang amat mengerti mana yang merupakan isu HAM dan mana yang bukan," kata dia.


Namun, sayang sekali melalui tulisan SBY yang panjang lebar tidak ada klarifikasi terkait skrinsyut yang beredar di masyarakat. Sebijaknya ada penjelasan terkait ini sehingga opini tidak semakin berkembang....

baikken

http://www.infoteratas.com/2016/11/s...tor-makar.html