Rencana demo kolosal pada 02 Desember oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI terkait dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sudah berubah menjadi hantu yang merasuki banyak pihak, terutama Polri dan kelompok minoritas.

Kegamangan polisi diwakili oleh pernyataan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian yang menyebut demo 212 berpotensi makar. Pernyataan ini, selain bentuk kekhawatiran yang akut, sebenarnya juga berbahaya bagi demokrasi, yang di dalamnya kebebasan berekspresi dijamin oleh undang-undang.
Pernyataan tersebut dapat memberikan citra jika demo massal, seperti yang direncanakan GNPF, identik dengan perongrongan terhadap kekuasaan.

Padahal, "Demonstrasi atas dasar apa pun merupakan hak konstitusional warga yang harus dijamin oleh negara. Prinsip Siracusa membolehkan bahwa pembatasan hak dapat dilakukan dengan tidak membahayakan esensi hak tersebut," kata pakar hukum Todung Mulya Lubis.

Langkah Tito yang memerintahkan seluruh Kapolda se-Indonesia supaya melarang perusahaan transportasi mengangkut pendemo yang akan berangkat ke Jakarta juga menjadi bukti bahwa Polri sudah terjangkit virus demam terhadap rencana demo 212.

Secara yuridis, polisi memang memiliki wewenang untuk melarang rencana demonstrasi apabila aksi demo mengganggu ketertiban umum. Namun, tindakan ini pun harus dilakukan secara terukur, tanpa menebarkan kecemasan lanjutan di tengah masyarakat.

Polisi seharusnya akan lebih elegan jika tidak menampakkan kecemasan berlebihan di depan pubilk. Sebaliknya, mereka harus menampilkan wajah gagah dan tenang untuk membuktikan bahwa baju coklat tidak tunduk kepada kelompok-kelompok intoleran yang memaksakan kehendak dan memengaruhi independensi penegakan hukum.

Ketakutan menjangkiti kelompok minoritas
Pernyataan terbuka Kapolri bahwa demo berpotensi makar ikut mempengaruhi persepsi sebagian warga dari kelompok minoritas di Indonesia. Sebagian mereka berbondong-bondong pergi ke luar negeri, karena khawatir dengan situasi keamanan di Tanah Air menjelang demo 2 Desember 2016.

Kabar ini dikonfirmasi oleh Rohaniwan Benny Susetyo di sela acara penandatanganan seruan bertema "Merawat Kemajemukan, Meningkatkan Kualitas Demokrasi Kita" di Jakarta kemarin.

Mereka yang ke luar negeri adalah kalangan yang mempunyai dana cukup, tetapi yang tidak memiliki kantong tebal hanya bisa was-was. Kenangan kerusuhan 1998 pasti masih segar di benak mereka.
Bagi kalangan minoritas, demonstrasi 212 yang berskala besar memberikan efek menakutkan karena massa tengah menuntut Ahok yang merupakan representasi dari mereka.

Namun, jika melihat perkembangan terakhir, seharusnya mereka bisa lebih dingin mengambil sikap. Pasalnya, GNPF, MUI dan Polri sepakat bahwa aksi 2 Desember 2016 nanti digelar di Monas. Massa hanya menggelar kegiatan zikir, tausyiah, dan ditutup dengan salat Jumat berjamaah. Aksi tersebut dilakukan mulai pukul 08.00 pagi hingga 13.00 WIB.
Setelah itu, jika ada aksi lanjutan, Pembina GNPF MUI Habib Rizieq menegaskan itu bukan bagian dari mereka dan kepolisian disilakan mengambil langkah-langkah tegas.

Kemajuan ini harus dianggap penting karena sebelumnya demonstran berencana menggelar aksi di Bundaran HI. Lagipula, demo yang mengatasnamakan umat Islam dan dipimpin sejumlah ulama ini pasti sangat hati-hati, sebab mereka membawa nama agama.

Sekali mereka gagal menjadi representasi umat Islam, bukan hanya polisi dan TNI yang menghukum, tapi seluruh Muslim akan menarik simpati dan mendelegitimasi. Para pemimpin dan peserta demo pasti menyadari betul hal ini.

Jadi, gerakan kolosal pimpinan GNPF MUI harus dipahami sebagai upaya menegakkan keadilan untuk kasus Ahok, bukan hendak membuat rusuh dan menyakiti kelompok minoritas.