Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy memberikan pemaparan di aula kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (16/11/2016).
Pelaksanaan ujian nasional selalu mengundang perdebatan. Dari mulai pemangku kepentingan, pengamat, orangtua pelajar, hingga pelajarnya sendiri memiliki pandangannya masing-masing atas perlu atau tidaknya uji kompetensi pendidikan ini dilakukan.

Banyak yang menganggap ujian nasional tak perlu. Alasannya beragam, dari mulai pemborosan--sekitar Rp500 miliar kas negara keluar setiap satu kali pelaksanaan--, kualitas sekolah yang belum merata, hingga membebankan pelajar.

Tapi, ada juga yang menganggap ujian nasional itu perlu. Alasannya mudah, sebagai alat ukur kemampuan penyerapan belajar pelajar selama masa pendidikannya berlangsung.

Apa pun perdebatannya, toh pemerintah akhirnya memutuskan menghentikan sementara (moratorium) pelaksanaan ujian nasional yang akan mulai berlaku pada tahun ajaran 2016-2017.

Sampai kapan moratorium ini akan berlangsung, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, belum mau membukanya. Beliau hanya mengatakan sementara, hingga kualitas pendidikan di Indonesia sudah merata.

"Sekarang sudah diketahui hasilnya, 70 persen sekolah di bawah standar nasional. Kami akan dongkrak ini, tentunya secara bertahap, dimulai dari yang paling bawah," kata Muhadjir, dalam lansiran Pikiran Rakyat, Jumat (25/11/2016).

Penyusunan moratorium ini diakui Muhadjir sudah berjalan 60 persen dan langkah berikutnya akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan persetujuan.

Muhadjir, dalam Kompascom, mengatakan pelaksanaan moratorium ini sebenarnya dilakukan untuk memenuhi putusan Mahkamah Agung pada 2009. Putusan MA ini memperkuat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tahun 2007.

Dalam putusan itu, pemerintah diminta meningkatkan kualitas guru, kelengkapan sarana dan prasarana sekolah, serta akses informasi di seluruh Indonesia. Kualitas guru serta sarana dan prasarana memadai yang diperlukan bagi pelaksanaan ujian nasional.

Oleh karenanya, anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk ujian nasional, akan digunakan untuk mengawasi dan membimbing 70 persen sekolah yang masih di bawah standar, merevitalisasi sekolah, serta memperbaiki kualitas pengajarnya.

Kemendikbud ingin mengembalikan evaluasi pembelajaran siswa menjadi hak dan wewenang guru, baik secara pribadi maupun kolektif.

Maka selanjutnya, pelaksanaan ujian kelulusan akan dilimpahkan kepada masing-masing pemerintah daerah. Untuk tingkat sekolah dasar (SD), pelaksanaan ujian kelulusan akan diberikan kepada pemerintah kota/kabupaten.

Sementara pelaksanaan ujian kelulusan bagi sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA) oleh pemerintah provinsi.

"Negara cukup mengawasi dan membuat regulasi supaya standar nasional benar-benar diterapkan di masing-masing sekolah," ujarnya.

Menanggapi hal ini, Presiden Jokowi yang tengah berada di Makassar, Sulawesi Selatan, menyatakan akan menggelar rapat kabinet terbatas (ratas) terlebih dahulu sebelum memutuskan moratorium ujian nasional pada 2017.

"Orangtua tidak perlu stres (tentang UN). Saya masih mengajukan ke Presiden, karena pertama-tama masih harus ada Instruksi Presiden soal UN," tutup Muhadjir.

Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia, Retno Listyarti, mengapresiasi langkah pemerintah ini. "Hal itu menunjukkan pemerintah patuh pada putusan pengadilan dan menghargai hukum," ujar Retno.

Sementara pakar evaluasi pendidikan, Elin Driana mengingatkan pemerintah supaya perubahan UN tidak dilakukan secara mendadak. Perlu ada sosialisasi terlebih dahulu.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...ara-dihentikan

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Bila kicauan kasar menyasar Gus Mus

- Demo 2 Desember punya agenda makar, benarkah?

- Ketakutan Ahok dan proyek-proyek yang gagal