JAKARTA - Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono menilai ucapan presiden Joko Widodo dan wakil presiden Jusuf Kalla yang menjanjikan bahwa kasus penistaan agama oleh Ahok akan diselesaikan secara hukum, terlambat. Akibatnya, situasi sosial dan politik semakin memburuk.

Melalui tulisannya berjudul "Pulihkan Kedamaian Dan Persatuan Kita" di Harian Rakyat Merdeka, hari ini, SBY menilai, penangan kasus Ahok berlarut-larut, sehingga membangun ketidakpercayaan rakyat terhadap negara, pemimpin dan penegak hukum. "Too little and too late," kata SBY.

Baca: Dari Penistaan Agama Beralih Serang Pemerintah

Menurut pandangannya, saat ini prioritas utama adalah mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap negara. Dengan pendekatan yang bijak dan komunikasi yang tulus dan tepat, diharapkan bisa terbangun kembali kepercayaan rakyat terhadap negara dan pemerintahnya. Mengalirkan isu Pak Ahok ke wilayah SARA, kebhinnekaan dan NKRI, dengan segala dramatisasinya, menurut SBY menjadi kontra produktif. "Isu Pak Ahok sesungguhnya juga bukan permasalahan minoritas vs mayoritas," katanya. Justru dalam kehidupan bangsa yang amat majemuk, kata SBY, hal itu harus dijaga agar jangan sampai ada ketegangan dan konflik yang sifatnya horizontal. "Ingat, dulu diperlukan waktu 5 tahun untuk mengatasi konflik komunal yang ada di Poso, Ambon dan Maluku Utara," kata dia. Upaya membenturkan pihak-pihak yang berbeda agama dan etnis harus segera dihentikan.

Masyarakat bisa melihat bahwa dalam melakukan aksi-aksi protesnya para pengunjuk rasa tak mengangkat isu agama dan juga isu etnis. Karenanya, jangan justru dipanas-panasi, dimanipulasi dan dibawa ke arah medan konflik baru yang amat berbahaya itu. "Mencegah terjadinya konflik horizontal baik di Jakarta maupun di wilayah yang lain juga merupakan prioritas," kata dia. SBY juga khawatir, upaya membawa kasus penistaan agama oleh Ahok ke dunia internasional dengan tema pelanggaran HAM justru membuat situasi di dalam negeri makin bergejolak. "Di negeri ini banyak yang amat mengerti mana yang merupakan isu HAM dan mana yang bukan," kata dia. Sumber



Menyelesaikan ruwetnya persoalan bangsa yg penuh 'politik kepentingan' tidak cukup hanya dengan kata PRIHATIN. perlu tindakan nyata! bukan No Action Talk Only alias ngomong doang. Presiden dan simbol negara sudah seharusnya kita—sebagai warga negara—hormati. Beliau ini diibaratkan sebagai orangtua kita. Indonesia adalah negara yang bisa diibaratkan sebagai rumah kita. Sudah seharusnya kita jaga dengan baik, bukan malah bikin onar dan merusak. Dengan mengadopsi peribahasa "Di mana Bumi dipijak di situ langit dijunjung", mereka seharusnya memberikan respek. Tapi yang sering terlihat bagi kita adalah mereka lebih mengadopsi peribahasa "Di mana Bumi dipijak, di situ kotoran dibuang". Kalau Presiden sekarang diktator, sangat korup, menelantarkan negara, okelah masih bisa dimaklumi. Setidaknya ada sedikit alasan untuk itu. Apakah Pak Jokowi sekarang seperti itu? Setahu saya, hasil kerja Presiden Jokowi—meski baru dua tahun memimpin—sudah terlihat jauh lebih banyak ketimbang mantan sebelumnya yang berkuasa 10 tahun.