WARTATAPANULI.COM, TAPTENG – Ketua Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Pemuda Karya (DPD IPK) Kabupaten Tapanuli Tengah, Maruli Marpaung S.Kom menegaskan, bahwa IPK adalah organisasi kepemudaan yang mandiri dan berdiri diatas kaki sendiri, sehingga untuk mengembangkan serta memajukannya dibutuhkan sosok loyalitas, komitmen dan konsisten.

Pernyataan ini disampaikan Maruli Marpaung menanggapi pernyataan Jusniar Endah Siahaan seorang pengacara, pada salah satu media cetak yang menyebut DPD IPK Tapteng meminta uang sebesar Rp30 juta padanya untuk jabatan Sekjen dan Rp20 juta untuk jabatan Bendahara DPD IPK Tapteng.

“Rasanya sangat aneh kalau dia membeberkan hal tersebut di media hanya untuk mencari popularitas. Itu tidak punya nilai apa-apa bagi masyarakat yang memahami organisasi,” sebutnya.

Maruli mengungkapkan, IPK adalah organisasi kepemudaan yang mandiri dan berdikari sendiri, sehingga untuk kelangsungan dan kemajuan organisasi harus membutuhkan dana yang didapatkan dari kontribusi loyalitas para anggotanya.

“Apakah ada anggaran dari pemerintah yang khusus diberikan untuk kelangsungan hidup IPK atau kita menjadi tukang minta-minta, lalu apa yang aneh kalau kita minta kontribusi dari anggota?” Tanya pria yang biasa disapa dengan sebutan MM ini.

Menurutnya, pernyataan Jusniar di media sepertinya mencoba menimbulkan animo di masyarakat, bahwa IPK Tapteng membuat harga untuk sebuah posisi unsur pimpinan di organisasi tersebut.

“Seolah-olah kita jual beli posisi. Saya ingatkan padanya (Jusniar), janganlah coba-coba untuk membuat buruk nama besar IPK, apalagi sampai membuat pernyataan di media cetak,” tegas Maruli.

Maruli menjelaskan, awalnya IPK Tapteng dibawah kepemimpinannya menawarkan Jusniar untuk menjadi Sekretaris di DPD IPK Tapteng. Namun, setiap kali diadakan kegiatan Jusniar tidak dapat hadir dengan alasan pekerjaannya sebagai Pengacara.

Hingga pada saat unsur pimpinan DPD IPK Tapteng mengadakan rapat kecil untuk keperluan pengembangan dan kelengkapan struktural kepengurusan sampai ke kecamatan, serta pengadaan Sekretariat, namun Jusniar tetap saja tidak dapat hadir.

“Kita minta padanya sebagai Sekjen untuk memberi kontribusi untuk keperluan tersebut, dia mengatakan akan menyumbangkan kantor sekretariat serta kelengkapannya sebagai bentuk loyalitas, tapi hingga saat ini hal itu tidak terealisasi. Kemudian kita tawarkan dia jadi bendahara saja, agar tidak mengganggu pada seluruh kegiatannya sebagai pengacara. Hal inilah yang membuat dia merasa kecewa hingga membuat pernyataan seperti itu di media,” jelas Maruli.

Menurut Maruli lagi, DPD IPK Tapteng menawarkan Jusniar menjadi salah satu Pengurus di Organisasi, karena Jusniar adalah seorang pengacara yang dinilai memiliki potensi untuk membantu organisasi dalam hal hukum.

“Karena dia Pengacara itu lah yang membuat kita berminat mengajak dia bergabung di IPK Tapteng. Ternyata Jusniar itu tidak seperti yang kami pikirkan selama ini. Bagaimana kalau kliennya yang berbicara dan membeberkan permintaannya di media? Tidak jadi masalah kalau dia tidak bersedia lagi untuk menjadi pengurus, karena masih banyak Pemuda Tapteng yang militansi dan loyalitasnya tidak diragukan lagi,” ujar Maruli pengusaha muda ini.

Maruli Marpaung S.Kom menjabat sebagai Ketua DPD IPK Tapteng, setelah mendapatkan wewenang melalui mandat yang dikeluarkan oleh Ketua IPK Propinsi Sumatera utara, Basirun, Jumat (3/6) yang lalu, setelah mengeluarkan SK Pembekuan atas Kepengurusan DPD IPK Tapteng sebelumnya, dengan Nomor:SK.013/A/DPP-IPK/V/2016 yang ditandatangani Ketua Umum IPK, Budi Panggabean dan Sekjen H.Arfan Maksum Nasution,SH. (EH)

Editor : Preddy.S


Sarang Penyamun
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ingat anak anak, di propinsi kaum penyamun, yang menolak pungli, namanya OKNUM