- Beranda
- The Lounge
Pendapat Tokoh-tokoh Agama ttg Demo 2 Desember nanti
...
TS
jamaluddinjamal
Pendapat Tokoh-tokoh Agama ttg Demo 2 Desember nanti
Assalamualaikun agan-agan.. mau kasi tau informasi ttg demo 212 nanti.. MUI bilang jangan demo.. baiknya dituruti. banyak mudorotnya. hehe
Diserukan sekali lagi Aksi Bela Islam jilid III yang tampak seperti perut tanpa dasar. Aksi kali ini menuntut Ahok agar segera ditahan. Padahal, dari dua aksi sebelumnya, 14 Oktober dan 4 November, tuntutan mereka telah dikabulkan. Ahok telah diperiksa, disidang, dan di-tersangka-kan.
Setelah tuntutan-tuntutan tersebut dipenuhi, maka banyak pihak yang melirik aksi 2 Desember nanti menjadi aksi yang tanpa kepuasan. Untuk bisa menjatuhkan hukuman penjara, tentu ada proses hukum yang harus dilewati.
Terhadap aksi ini pula, banyak pihak yang kini bersikap antipati. FPI menjadi besar kepala, setelah dua tuntutannya terpenuhi. Mereka pikir hukum bisa di-bypass hanya karena mereka inginkan demikian.
Kapolri Tito Karnavian pun angkat bicara. "Rencana pelaksanaan Salat Jumat dengan cara menutup jalan sangat merugikan masyarakat dan hal tersebut juga melanggar undang-undang. Saya dengan tegas melarang kegiatan tersebut digelar pada 2 Desember mendatang," katanya.
Rupanya, komentar serupa tak datang dari pihak negara saja. Banyak dari kalangan agama yang menyerukan agar demo 2 Desember nanti tak digubris:
Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, menyatakan lembaganya tidak menyetujui demonstrasi pada 2 Desember mendatang. Demonstrasi tersebut justru kontraproduktif karena dianggap mengintervensi penegak hukum agar menahan Ahok.
Mereka para ulama. Pemimpin agama. Mereka sadar dan menghargai bahwa proses hukum harus diselesaikan lewat berita acara yang berlaku. Dengan sabar dan lapang dada juga mereka pahami bahwa Kepolisian lah yang memiliki wewenang. Jadi, untuk apa FPI memaksakan kehendak dengan ancaman demo ramai-ramai seperti masyarakat tak terdidik. Toh, dua tuntutan mereka sebelumnya sudah diikuti juga.
Apalagi kali ini FPI menggunakan nama GNPF MUI untuk menggalang massa. Hal ini mendatangkan kecurigaan: jangan-jangan ada agenda lain yang terselip. Memang demonstrasi miliki demokrasi. Namun, demonstrasi berkali-kali untuk melakukan sebuah bypass hukum atas keinginan satu golongan saja tentu bukan demokrasi. Hal tersebut menjadi pemaksaan kehendak.
Baiknya, kali ini kita serahkan pemeriksaan lanjutan Ahok kepada pihak yang berwajib dan kita sama-sama doakan tercapainya keputusan yang adil.
Saya akan kutip kata-kata Syaifullah Yusuf, Wagub Jatim yang juga salah satu Ketua NU sebagai penutup: "Apa pun tujuannya, mudarat dari kegiatan tersebut lebih besar dibandingkan dengan manfaatnya."
Sumur:
Sumur 1
Sumur 2
Sumur 3
Sumur 4
Ulama Larang Demo 2 Desember
Diserukan sekali lagi Aksi Bela Islam jilid III yang tampak seperti perut tanpa dasar. Aksi kali ini menuntut Ahok agar segera ditahan. Padahal, dari dua aksi sebelumnya, 14 Oktober dan 4 November, tuntutan mereka telah dikabulkan. Ahok telah diperiksa, disidang, dan di-tersangka-kan.
Setelah tuntutan-tuntutan tersebut dipenuhi, maka banyak pihak yang melirik aksi 2 Desember nanti menjadi aksi yang tanpa kepuasan. Untuk bisa menjatuhkan hukuman penjara, tentu ada proses hukum yang harus dilewati.
Terhadap aksi ini pula, banyak pihak yang kini bersikap antipati. FPI menjadi besar kepala, setelah dua tuntutannya terpenuhi. Mereka pikir hukum bisa di-bypass hanya karena mereka inginkan demikian.
Kapolri Tito Karnavian pun angkat bicara. "Rencana pelaksanaan Salat Jumat dengan cara menutup jalan sangat merugikan masyarakat dan hal tersebut juga melanggar undang-undang. Saya dengan tegas melarang kegiatan tersebut digelar pada 2 Desember mendatang," katanya.
Rupanya, komentar serupa tak datang dari pihak negara saja. Banyak dari kalangan agama yang menyerukan agar demo 2 Desember nanti tak digubris:
Dimulai dari Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, yang mengatakan: "Kalau saya berpandangan, ini kan Polri sudah menindaklanjuti apa yang menjadi tuntutan untuk dibawa ke proses hukum dan kita perlu mengapresiasi hal itu. Menurut saya, apa masih perlu demo tanggal 2 Desember? Jadi malah saya menanyakan apa masih benar diperlukan," ujarnya.
Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah, Busyro Muqoddas, juga mengatakan, "Menganjurkan warganya (Muhammadiyah) tidak usah ikut. Agendanya kan tidak jelas. Sesuatu agenda yang tidak jelas itu untuk apa diikuti.”
“Masyarakat jangan mau diajak dalam aksi tersebut. Kita harus menykapi kejadian ini secara arif. Jangan hanya karena kepentingan per orang atau kelompok tertentu kita terpecah belah akhirnya jadi korban di sana,” kata Zulkarnain Suleman, Ketua Pengurus Wilayah Nadhatul Ulama Provinsi Gorontalo. Hal ini berkaitan dengan komentar Tito Karnavian mengenai adanya bau makar dan kepentingan politik di demo nanti.
"Jangan terlalu memaksakan kehendak. Biarkan proses hukum yang berjalan," kata Asis Makmur dari NU Soppeng
Perlu juga kita sorot sejumlah tokoh ulama di Kota Tegal yang menyatakan tidak akan mengirim santrinya dalam aksi demo yang rencananya terpusat di di Bundaran HI itu. Habib Thohir Abdullah Alkaff, Rois NU Kiai Ibrohim, Ketua Muhammadyah H Nadirin Maskha, Ketua PCNU dr Abdal Hakim Tohari, dan Ketua MUI Kota Tegal KH Abdul Chaer Annur BA sampai membuat surat pernyataan bersama tidak akan mengirimkan massa atau anggotanya untuk ikut aksi unjuk rasa tersebut.
Perlu juga kita sorot sejumlah tokoh ulama di Kota Tegal yang menyatakan tidak akan mengirim santrinya dalam aksi demo yang rencananya terpusat di di Bundaran HI itu. Habib Thohir Abdullah Alkaff, Rois NU Kiai Ibrohim, Ketua Muhammadyah H Nadirin Maskha, Ketua PCNU dr Abdal Hakim Tohari, dan Ketua MUI Kota Tegal KH Abdul Chaer Annur BA sampai membuat surat pernyataan bersama tidak akan mengirimkan massa atau anggotanya untuk ikut aksi unjuk rasa tersebut.
Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, menyatakan lembaganya tidak menyetujui demonstrasi pada 2 Desember mendatang. Demonstrasi tersebut justru kontraproduktif karena dianggap mengintervensi penegak hukum agar menahan Ahok.
Mereka para ulama. Pemimpin agama. Mereka sadar dan menghargai bahwa proses hukum harus diselesaikan lewat berita acara yang berlaku. Dengan sabar dan lapang dada juga mereka pahami bahwa Kepolisian lah yang memiliki wewenang. Jadi, untuk apa FPI memaksakan kehendak dengan ancaman demo ramai-ramai seperti masyarakat tak terdidik. Toh, dua tuntutan mereka sebelumnya sudah diikuti juga.
Apalagi kali ini FPI menggunakan nama GNPF MUI untuk menggalang massa. Hal ini mendatangkan kecurigaan: jangan-jangan ada agenda lain yang terselip. Memang demonstrasi miliki demokrasi. Namun, demonstrasi berkali-kali untuk melakukan sebuah bypass hukum atas keinginan satu golongan saja tentu bukan demokrasi. Hal tersebut menjadi pemaksaan kehendak.
Baiknya, kali ini kita serahkan pemeriksaan lanjutan Ahok kepada pihak yang berwajib dan kita sama-sama doakan tercapainya keputusan yang adil.
Saya akan kutip kata-kata Syaifullah Yusuf, Wagub Jatim yang juga salah satu Ketua NU sebagai penutup: "Apa pun tujuannya, mudarat dari kegiatan tersebut lebih besar dibandingkan dengan manfaatnya."
Sumur:
Sumur 1
Sumur 2
Sumur 3
Sumur 4
0
2K
17
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
The Lounge
923.3KThread•83.9KAnggota
Urutkan
Terlama
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru