Sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kota Tangerang mengantre tes urine di gedung Pemkot Tangerang, Tangerang, Banten, Senin (21/11). Pemerintah menimbang PNS untuk masuk di Sabtu-Minggu.
Pemerintah tengah menggodok peraturan pemerintah (PP) yang akan menambah hari kerja bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Penambahan hari kerja ini untuk mendorong peningkatan layanan publik di akhir pekan.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Asman Abnur menyatakan, rencana ini didasarkan pada kondisi masyarakat yang makin sulit menyisihkan waktu guna mengurus administrasi di hari kerja.

"Kalau perlu yang membidangi pelayanan publik, Sabtu-Minggu masuk," kata Menpan RB Asman Abnur di Banyuwangi, Jawa Timur, Minggu (20/11) seperti dipetik dari detikcom.

Misalnya warga Jakarta. Dari Senin sampai Jumat orang enggak ada waktu untuk mengurus. "Ya berarti cuma bisa Sabtu sama Minggu," ujar Asman.

Kajian ini tentu menuai polemik bagi PNS. Dari laman Lembaga Administrasi Negara (LAN) Makassar, untung rugi PNS masuk di akhir pekan ini. Di antara keuntungannya adalah bisa mempercepat tujuan reformasi birokrasi dan bisa mengurai kemacetan. Tapi, PNS juga manusia, mereka juga butuh libur. Selain itu, masuk di akhir pekan belum pasti membuat kerja makin efektif.

Asman menjanjikan, PNS yang akan masuk di Sabtu Minggu, tak akan disamakan imbalannya dibanding PNS biasa. Dia menyebut tidak akan lagi menyamaratakan antara PNS di instansi pemerintahan. "Saya ingin pegawai negeri kalau dia lembur ada hitungannya, PNS enggak boleh kalah lagi sama swasta, termasuk pendapatannya," ujarnya

Walau akan membedakan tapi ada beberapa terobosan lain yang bisa dicoba jika ingin mengoptimalkan layanan. Misalnya membuka layanan di pusat perbelanjaan.

April tahun lalu, Samsat DKI Jakarta membuka gerai SIM (Surat Izin Mengemudi) dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) di beberapa mal Jakarta. Layanan yang makin dekat dengan keseharian masyarakat ini tak menghalangi warga untuk mengurus administrasi di sela-sela kerja.

Di sisi lain, Pemerintah DKI Jakarta juga punya terobosan dengan meluncurkan layanan AJIB alias Antar Jemput Izin Bermotor. Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) DKI Jakarta Edy Junaedi mengungkapkan, PTSP telah menyiapkan 200 petugas AJIB yang bisa dimanfaatkan jika warga tidak memiliki waktu datang langsung mengurus izin.

Ratusan petugas AJIB direkrut dan diberikan bimbingan teknis langsung untuk membantu proses pengurusan izin. Warga cukup menghubungi Call Center 164. Operator akan memilih petugas AJIB yang tersedia dan mengambil berkas ke warga.

"Lalu memanfaatkan teknologi internet dengan mengenalkan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) Online. Cukup warga terhubung dengan akses internet maka bisa mendaftarkan online untuk pengurusan SIUP Perusahaan," kata Edy seperti dikutip dari Beritasatu.com.

Bahkan di Jawa Timur, Kejaksaan Negeri Surabaya membuat layanan "Si Anti Ribet" (Siap Antar Tilang ke Rumah dengan Cepet). Layanan ini untuk mempermudah pengurusan berkas tilang.

Warga yang kena tilang dan tidak mengikuti sidang tilang di Pengadilan Negeri Surabaya dapat meminta layanan Si Anti Ribet melalui SMS atau WhatsApp. Warga tinggal mengetikkan nama, nomor tilang, dan tanggal sidang atau menggunakan mengunggah foto surat tilang.

Kejaksaan Negeri Surabaya kemudian akan memberikan balasan mengenai nominal denda yang harus dibayar. Warga tinggal menunggu petugas datang untuk menerima SIM atau STNK dan membayar denda.

Kepala Kejari Surabaya Didik Farkhan Alisyahdi mengatakan terdorong membuat layanan ini setelah melihat kendala yang dihadapi warga saat mengurus tilang. Setiap pekan rata-rata ada 3.000 warga yang ditilang, separuhnya tidak mengikuti sidang tilang karena sibuk dengan pekerjaan.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...i-sabtu-minggu

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Subsidi dicabut, tarif listrik 900VA naik tiga kali selama 2017

- Dunia menyorot Ahok

- Cegah cedera dengan susucokelat usai olahraga