Jakarta - Demonstrasi 4 November 2016 lalu memunculkan pertanyaan soal dukungan partai-partai koalisi terhadap pemerintahan. Dukungan partai koalisi diminta untuk segera dievaluasi.

Hal ini mengemuka dalam diskusi "Akankah Gerindra Merapat?" di restoran Fame Food di Jalan Agus Salim, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (20/11/2011).

Partai-partai pendukung dianggap tidak memberikan kontribusi untuk meredam aksi demonstrasi 4 November lalu, bahkan dianggap mendiamkan gerakan itu. Pengamat Politik Ari Nurcayo mengatakan partai pendukung khususnya yang berbasis Islam dianggap tidak bertindak apa-apa.

"Itu hanya seperti diam, dan malah ada indikasi adanya partai yang bermain dalam pusaran kegaduhan itu. Jadi tidak etis sebagai posisinya partai pemerintah," ujar Ari yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif PARA Syndicate.

Evaluasi diperlukan untuk menegaskan komitmen dan loyalitas partai-partai pendukung khususnya yang berbasis Islam. Hasil evaluasi yang nantinya menghasilkan pergantian posisi partai pendukung, maka itu diserahkan kepada Jokowi sebagai hak prerogatif dari seorang presiden.

Menurut Ari, Jokowi terlihat bekerja sendiri untuk meredam isu-isu SARA dan agama tanpa adanya bantuan-bantuan dari partai-partai pendukung.

"Ke mana partai pendukung yang lain? Terutama partai yang berbasis massa Islam," kata Ari.

Pengamat Politik Ray Rangkuti bahkan menyentil tidak solidnya partai-partai pendukung pemerintah. Menurutnya, ada beberapa parpol yang hanya mandapatkan keuntungan saat masuk menjadi partai pendukung pemerintah. Seharusnya, partai-partai pendukung membantu untuk meredam isu soal penistaan agama pada demonstrasi kemarin. Dirinya menyarankan PAN dan PPP untuk tidak lagi dimasukkan ke dalam kursi kabinet

"Oleh karena itu terlihat tidak efektifnya koalisi ini yang membuat presiden harusnya berpikir apakah harus terus menerus menjaga koalisi yang seperti ini, yang setidaknya terlihat dua partai politik ini hanya memanfaatkan kekuasaan bukan dalam dorong mendorong, dukung mendukung," terangnya.

"Kalau saran saya harus diubah, partai PAN dan PPP tidak dimasukan di kabinetnya," sambungnya.

http://news.detik.com/berita/d-33497...ppp-di-kabinet

setelah mui, giliran pan dan ppp di preteli, fpi di tinggal sendirian