BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersikeras melanjutkan pengukuran lahan untuk pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Majalengka.

Penolakan warga Desa Sukamulya, yang pada Kamis (17/11) lalu berujung pada bentrokan dengan aparat, sama sekali tidak dianggap oleh pemerintah.

Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar tegas tidak mau mendengar aspirasi mereka yang menolak proses pembebasan lahan.

Pasalnya, menurut dia, warga yang melakukan aksi kemarin bukanlah pemilik lahan.

"Pemilik tanah tidak ada yang menolak, tapi diintimidasi oleh yang tidak memiliki tanah," ucap Deddy kepada wartawan, Minggu (20/11).

Deddy mengklaim, sebelum melakukan pengukuran, pihaknya sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Bahkan masyarakat yang memiliki tanah telah memberikan dokumen tanah mereka kepada pemerintah. Sehingga, proses pengukuran sewajarnya dilakukan.

Dia pun menampik desas-desus soal intimidasi yang dilakukan Pemerintah Jawa Barat agar masyarakat rela melepas tanahnya untuk dibangun runway BIJB Kertajati.

"Tidak ada yang paksa orang menjual tanahnya, mereka mau menjual tanahnya tapi dihalang-halangi. Pasti ada tokoh intelektualnya," paparnya.

Dia pun meminta aparat penegak hukum segera mengusut aksi penolakan warga Desa Sukamulya tersebut. Sehingga masalah ini menjadi terang-benderang.

"Ini ada apa sebenernya? Kita gak tau. Makanya itu tugas penegak hukum, apakah (pelakunya) spekulan, apakah ada unsur politis di dalamnya," pungkas dia. (yan/dil/jpnn)

http://www.jpnn.com/read/2016/11/21/...k-Tanah-/page2