Jakarta - Polri diminta mewaspadai adanya agenda khusus dari kelompok ekstrem kanan yang akan menggalang demonstrasi pada 25 November 2016. Kelompok tersebut mencoba menggunakan isu Ahok untuk menjatuhkan pemerintahan pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Peringatan tersebut disampaikan Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane kepada SP di Jakarta, Kamis (17/11). "Polri jangan sampai kecolongan mencermatinya," katanya.

Dikatakan, setelah Gubernur DKI Jakarta (nonaktif) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama oleh Bareskrim Polri, kemudian muncul desakan agar Ahok ditahan. Desakan tersebut sengaja dimunculkan kelompok ekstrem kanan untuk kembali memicu kemarahan umat Islam dan turun ke jalan dalam jumlah yang lebih besar dari aksi 4 November 2016.

"Isu itu (desakan agar Ahok ditahan, Red) hanya sasaran antara. Tujuan sesungguhnya adalah ingin melakukan makar dan menjatuhkan pemerintahan Jokowi, termasuk dengan membawa isu khilafah," kata Neta.

Menurutnya, setelah Ahok ditetapkan sebagai tersangka, publik seharusnya memberi kesempatan kepada Polri untuk bekerja cepat menuntaskan berita acara pemeriksaan (BAP) kasus Ahok agar bisa dilimpahkan ke Kejaksaan, lalu disidangkan di pengadilan.

Pada kesempatan itu, Neta juga berharap Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk mendatangi Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan kalangan ulama untuk menjelaskan bahwa Polri sangat serius untuk menuntaskan kasus Ahok. Kapolri juga bisa menyampaikan bahwa pihaknya akan secepatnya melimpahkan BAP ke Kejaksaan.

"Penjelasan kapolri ke MUI dan ulama akan menutup ruang bagi kelompok ekstrem kanan untuk memanfaatkan isu Ahok, terutama untuk menggalang emosi umat Islam melakukan demo pada 25 November mendatang, yang tujuan utamanya sesungguhnya untuk menjatuhkan pemerintahan Jokowi," katanya.
http://www.beritasatu.com/nasional/3...an-jokowi.html