Merdeka.com - Presiden Jokowi kabarnya akan melanjutkan safari politiknya ke ke seluruh partai politik, termasuk Demokrat. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Roy Suryo mengatakan, Ketum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan terbuka dengan kunjungan Presiden Joko Widodo.

"Yang jelas yang saya tahu pasti, Presiden Indonesia ke enam Pak SBY itu sangat terbuka kalau ada semacam ini," kata Roy saat dihubungi merdeka.com, Senin (14/11).

Roy mengaku sangat ingin agar Jokowi bersilaturahmi dengan SBY seperti yang ia lakukan saat mengunjungi Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto beberapa waktu lalu. Alasannya, karena Roy melihat kancah politik di Indonesia sebagian besar dipengaruhi oleh 3 poros yakni SBY, Prabowo, dan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Saya pribadi sangat ini kalau misalnya waktu itu Pak Jokowi tidak hanya ke Pak Prabowo, tapi juga ke Pak SBY akan sangat bagus. Kita sudah tahu lah ibarat anchor (jangkar) politik republik ini selain Bu Mega, Pak Prabowo dan Pak SBY, juga parpol yang lain. Tapi parpol lain juga lihat pada umumnya kan sudah jelas sikap politiknya," tegas dia.

Kendati demikian, mantan Menpora ini menyarankan agar lebih baik Jokowi mengurusi tugas yang lebih besar ketimbang blusukan ke parpol. Selain itu, Roy beranggapan safari Jokowi berkaitan dengan perkara calon petahana Basuki T Purnama atas dugaan pencemaran agama.

"Artinya sekarang kan kita diminta untuk tidak terlalu menafsir, ya sudah kalau begitu lebih baik menyarankan. Saya sih menyarankan Presiden lebih besar mengurus sesuatu yang lebih penting untuk negara. Meskipun ini penting tapi menurut saya ini sudah selesai," tegasnya.

Perkara Ahok, lanjutnya, akan selesai dengan sendirinya apabila hasil gelar perkara dugaan penistaan agama sesuai dengan kehendak publik.

"Sudah selesai dengan nanti ikuti saja kehendak rakyat yang itu terjadi pasca pengumuman hasil gelar perkara besok. Kalau gelar perkara sesuai dengan keinginan rakyat ya saya sudah selesai sendiri," tandas Roy.

"Tapi kalau enggak sesuai percuma Presiden keliling ke manapun kalau gelar itu tidak sesuai dengan harapan masyarakat, ini kita anggap saja common sense-nya seperti apa, kalau common sense mengatakan a ya a itu. Jadi jangan nabrak tembok lah kasihan Presiden," sambungnya.

[rnd]