Mantan Ketua PBNU KH Hasyim Muzadi menilai pernyataan Presiden Joko Widodo soal adanya aktor politik yang menunggangi aksi demo 4 November bisa membelokkan persepsi publik terhadap kasus penistaan agama yang diduga dilakukan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

"Perdebatan tentang siapa dalang, provokator, penunggangan politik, sebenarnya sudah tidak diperlukan lagi. Akan lebih bermanfaat kalau kita fokus kepada kewajiban negara dalam melindungi hak yang adil dari kaum muslimin Indonesia. Sehubungan dengan adanya penistaan Al Quran yang diproses menurut UU No 1. Tahun 1965). Ini sebenarnya pernah terjadi di Indonesia pada kasus Arswendo, Lia Eden dan Musadek. Namun bedanya mereka tidak sebesar Ahok," kata Hahsyim dalam pernyataan tertulis yang diterima Rimanews, Rabu (9/11/2016).

Hasyim berpendapat, Jokowi semestinya tidak menyampaikan tudingan semacam itu di tengah keresahan umat Islam yang tersinggung dengan ujaran Ahok yang telah secara nyata menistakan Al Quran.

Pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikam dan Pimpinan Sekolah Tinggi Kulliyatul Qur’an, Depok ini menjelaskan secara gamblang tentang penghinaan Al Quran dan alasan mengapa umat Islam begitu marah ketika menafsirkan sendiri Ayat 51 Al Quran Surat Al Maidah.

"Di kalangan umat Islam seluruh dunia ada tiga hal yang tidak boleh disinggung atau direndahkan yaitu Allah SWT, Rasulullah SAW, dan Kitab suci Al-Quran," ujarnya. Apabila salah satu, apalagi ketiganya disinggung dan direndahkan umat Islam akan secara spontan melakukan pembelaan. Reaksi keras akan segera meluas tanpa dibatasi sekat-sekat organisasi, partai, dan birokrasi.

Fenomena demo 4 November, kata Kiai Hasyim, secara lahiriah dipimpin oleh beberapa tokoh yang merasa terpanggil untuk membela kesucian Al Quran. Namun, ratusan ribu umat Islam yang hadir membuktikan adanya kekuatan spritiual dari pengaruh Al Quran.

"Sehingga sesungguhnya tidak perlu dicari dalangnya, provokator atau siapa yang membayar. Karena provokator dan bayaran setingkat apapun tidak akan mampu menggalang kekuatan tersebut. Yang ada mereka adalah menempel gelombang besar untuk kepentingannya bukan kemampuan menciptakan gelombang itu sendiri," jelas dia.

Maka menurutnya, upaya untuk menciptakan opini bahwa Ahok tidak menistakan agama akan terus berlanjut. "Kita masih menunggu hasil finalnya. Dan hasil finalnya bergantung siapa yang dimintai pendapat dan fatwanya oleh pihak kepolisian. Semoga akan selaras dengan keputusan MUI." harapnya.

sumber

jangan dibelokkan tapi diluruskan