JAKARTA - Safari presiden Joko Widodo ke TNI dan Polri dinilai sia-sia bila kasus penistaan agama yang menyeret calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tidak diselesaikan. Namun, upaya Jokowi menemui prajurit-prajurit TNI dan Polri tetap harus diapresiasi. "Langkah-langkah (safari politik Jokowi) itu Insya Allah akan membawa manfaat yang baik untuk persatuan negeri ini," kata Ketua DPR Ade Komaruddin di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (11/11/2016).

Dalam sepekan terakhir, Jokowi telah melakukan beberapa kunjungan ke berbagai lembaga. Selain mendatangi kantor ormas Islam dan juga mengundang sejumlah ulama, dia mengumpulkan prajurit TNI di Markas Besar TNI AD, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat.

Kemarin Jokowi menyambangi Markas Komando Kopassus di Cijantung, dan hari ini menyambangi Markas Komando Marinir di Cilandak, serta markas Brimob di Kelapa Dua Depok. Ade menilai, safari politik Jokowi seharusnya diimbangi dengan rasa keadilan masyarakat atas pengadilan Basuki Thajaja Purnama atau Ahok. "Ukurannya, proses hukum Ahok harus berjalan dengan baik," ujar Ade. Dia menilai,Jokowi akan lelah berkeliling ke semua elemen penting negeri ini bila tidak dibarengi oleh penegakan hukum. "Perhatikan dengan seksama rasa keadilan bersama," kata dia Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Hanafi Rais menyebutkan, langkah Presiden Jokowi mengunjungi Markas Kopassus, Marinir dan Brimob adalah upaya unjuk kekuatan. "Bagus juga ada show of force Kopassus. Rakyat makin yakin TNI pasti akan selalu bersama rakyat dan sudah tidak zamannya lagi TNI dipolitisasi untuk tujuan kekuasaan," kata Hanafi.

SUMBER



Soal kasus hukum ahok sedang berjalan dan di proses. itu adalah tugas aparat penegakan hukum. soal hasilnya lihat aja nanti kek gimana? Lalu apa hubungan nya ade komarudin berduet sama anaknya amien rais semangat banget mengorek-ngorek kegiatan safari presiden sambil 'maen paksa' mengusung jargon keadilan hukum soal ahok? gak nyadar apa pura-pura culun. Jokowi itu presiden. dan bukan sedang menjabat sbg hakim yg bisa memutus suatu perkara. Soal adil atau tidak itu terserah nanti. konyol kalo presiden harus memborong semua jabatan dari A sampai Z. kan udah ada kementerian hukum. makin aneh. gara2 ahok semua pada numpang tenar.