JAKARTA - Upaya Presiden Joko Widodo melakukan safari politik ke organisasi keagamaan terbesar dinilai terlambat, meski patut diapresisasi memiliki niat baik untuk membangun silaturahmi kebangsaan bersama PB NU dan PP Muhammdiyah guna meredam tensi tinggi kasus dugaan penodaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

"Tapi menurut hemat saya selain terlambat, kedua tidak cukup hanya kepada dua Ormas Islam besar itu," ujar Ketua Umum Dewan Pertimbangan MUI, Din Syamsuddin di kantornya, Rabu (9/11/2016). Menurut Din, ada ratusan kelompok Islam lain di tanah air yang juga harus dirangkul Jokowi. Sedangkan yang terdaftar dalam Dewan Pertimbangan MUI ada 70 lebih Ormas.

"Harusnya juga disapa, dan bentuk penyapaannya itu tidak hanya sekedar datang basa-basi, tapi tangkap aspirasinya, tangkap apa yang menjadi kepentingannya," terang Din.

Termasuk, sambung dia, Front Pembela Islam (FPI) yang sejauh ini cukup lantang menyuarakan keadilan dalam kasus penistaan agama yang diduga dilakukan Ahok. Sebab, akan mudah terbaca bahwa ada pelecehan ketika Jokowi dengan mudah mengundang berbagai kelompok ke Istana Negara, sementara dalam kasus tersebut Jokowi diketahui tidak hadir di Istana saat ratusan ribu umat Islam berunjuk rasa 4 November lalu. "Itu salah satu bentuk yang mudah terbaca, wah ini melecehkan, ingin mengabaikan. Ini masalah keadilan lagi," tegas mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu.

SUMBER



Sesuai judul di atas pak dhe wiwi terlambat meredam umat islam. karangan bebas yg membingungkan. umat islam yang mana dulu nih ?? umat islam secara nasional yg tidak ikut demo dan taat hukum jumlah nya kan jauh lebih banyak jika di bandingkan dengan sekelompok kecil pendemo 411 yg pamer kekuatan sambil menggertak presiden di depan istana. lagipula, tujuan demo nya pun error alias ngawur sampe melebar kemana-mana. tujuan nya menuntut ahok eh, malah minta sepaket melengserkan pak dhe wiwi. demo kok kek main sinetron mau aja di atur-atur aktor politik. gak perlulah maen paksa menekan proses hukum