Barisan Relawan Jalan Perubahan (Bara JP) berencana hari ini, Rabu, 9 November 2016, akan melaporkan anggota DPR, Fahri Hamzah ke Mabes Polri.


Fahri dinilai melakukan penghasutan makar pada aksi unjuk rasa Jumat, 4 November 2016 lalu.


Dalam undangan yang disebarkan Bara JP, sejumlah penasehat hukum akan mendamping Bara JP saat melaporkan Fahri ke Mabes Polri pada hari ini. Di antaranya Ferry Manullang dan Manampin Siregar.


Bara JP menilai Fahri telah menghasut para pengujukrasa untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah. Fahri juga dianggap telah menghina simbol negara di depan umum saat unjuk rasa besar-besaran itu.


Fahri tak mempermasalahkan upaya Bara JP melaporkannya ke kepolisian. "Itu sama dengan demonstrasi, adalah hak setiap warga negara," katanya kepada Tempo, Rabu, 9 November 2016.


Menurut Fahri, fungsi legislatif adalah mengawasi eksekutif. "Bukan fungsi dari eksekutif mengawasi legislatif, tapi sebaliknya," ujar pimpinan DPR yang sudah dipecat partainya, Partai Keadilan Sejahtera, itu.


Fahri mengatakan, fungsi legislatif mengawasi eksekutif menjadi alasan DPR diberi hak imunitas oleh Undang-undang Dasar 1945. DPR akan mengawasi kekuasaan yang besar.


"Eksekutif bisa tidak rela diawasi lalu menggunakan kekuasaan untuk menjegal dan melawan pengawasan."


Fahri mengatakan, anggota DPR harus berani dengan segala resiko. Itu sebabnya dia merasa tidak perlu mempersoalkan laporan oleh Bara JP.

Sumber

Wakil Ketua DPR independen