JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Pernyataan Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang meminta penegakan hukum atas kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), agar tidak terjadi aksi demo yang berkelanjutan, mendapat tanggapan dari pengamat politik Universitas Indonesia Arbi Sanit.

Arbi menyesal pernah mengagumi dan mengganggap SBY sebagai salah satu pemimpin terbaik. Beberapa alasan yang mendasari Arbi mengagumi SBY, di antaranya soal demokrasi, stabilitas politik, dan pertumbuhan ekonomi.

"Jadi begini, sebelum sampai sejauh ini saya menganggap SBY itu salah satu pemimpin atau presiden terbaik," kata Arbi kepada Netralnews.com, Senin (7/11/2016).

"Dengan alasan, pertama, karena di periode dia terjadi demokrasi. Demokrasi bisa stabil. Kemudian dalam periode dia ada stabilitas politik. Lalu ketiga pada periode dia ekonomi tumbuh hingga 5 sampai 6 persen. Di situ saya menganggap presiden terbaik," ungkapnya.

Namun kini, Arbi justru menganggap Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu tak ubahnya seperti politisi lainnya sebagai sumber instabilitas.

"Tapi sekarang saya berhenti. Saya tidak bisa lagi mempertahankan gelar yang saya berikan itu. Karena sekarang dia sumber instabilitas. Padahal dulu stabilitas politik itu karya dia terbesar. Secara demokratis stabil. Sekarang dihancurkannya sendiri. Jadi bagi saya sekarang SBY gak ada apa-apanya lagi itu, hancur udah," jelasnya.

"Bagi saya dia udah gak ada apa-apanya lagi. Leadership-nya dia sudah hancur. Saya aja sebelumnya secara saintifik membuktikan dia terbaik, sekarang secara saintifik juga saya bisa membuktikan dia sama aja kayak yang lain. Gak ada istimewanya lagi," tutup Arbi.

Sebelumnya, SBY meminta aparat penegak hukum untuk memproses Ahok terkait dengan kasus dugaan penistaan agama. Sehingga jangan sampai menimbulkan opini Ahok kebal hukum. Karena jika tidak, maka sampai "lebaran kuda" pun akan tetap ada unjuk rasa.

"Barangkali karena mereka merasa yang diprotes itu tuntutannya tidak didengar. Kalau tuntutannya tidak didengar, sampai 'lebaran kuda' bakal ada unjuk rasa," kata SBY dalam konferensi pers di kediamannya, Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Rabu (2/11/2016).

SBY menegaskan, jika Ahok bersalah maka perlu diberi sanksi. Namun, jika tak bersalah maka Ahok harus dibebaskan. Pada kesempatan tersebut SBY mengajak semua pihak untuk menyelesaikan persoalan ini dengan bijaksana.

http://www.netralnews.com/news/megap....tapi.sekarang

Sekarang? hayo apa