Fenomenal peristiwa dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta kini telah menjadi viral di seluruh perbincangan masyarakat Indonesia. Dalam fatwa, sudah sangat jelas Ahok telah menghina al-Qur’an dan menghina ulama dan harus diproses secara hukum. Tapi anggapan saya berbeda, saya mengatakan bahwa Ahok tidak bersalah. Akan tetapi saya percaya kalau banyak masyarakat atau kelompok yang kontra dengan pendapat saya.

Dalam pandangan saya, semua fakta yang berdasarkan fatwa MUI tidak dilakukan secara teliti, yang dimana seharusnya MUI harus menjaga martabat dan nama kelembagaan dengan cara melalui fatwa-fatwa yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sekiranya saya telah membaca secara utuh pernyataan Ahok di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, yang menghebohkan itu, substansi tulisan ini semestinya sudah disampaikan saat Karni Ilyas, Presiden Lawyers Club, mengundang saya pada 11 Oktober 2016 melalui studio Yogyakarta. Karena semula audio-visual TVONE dari Yogya beberapa saat tidak berfungsi, sehingga saya tidak sempat mengikuti fatwa MUI yang juga dibacakan dengan penuh emosi malam itu. Baru belakangan saya dapat membaca isi fatwa itu melalui internet.

Permasalahan inti disini adalah, pernyataan Ahok di depan publik di sana agar “jangan percaya sama orang…karena dibohongin pakai surat surat al-Maidah 51.” Ahok sama sekali tidak mengatakan bahwa surat al-Maidah 51 itu bohong. Justru disalakan disni adalah ketika Ahok menggunakan ayat itu untuk membohongi masyarakat agar tidak memilih dirinya. Bung Zuhairi Misrawi mengatakan bahwa di beberapa masjid di Jakarta sudah lama dikobarkan semangat agar rakyat tidak memilih Ahok dalam pilkada 2017 karena dilarang oleh ayat di atas. Menurut saya, apakah Ahok terpilih atau tidak terpilih bukan urusan saya. Itu sepenuhnya urusan para pemilih DKI.
Pusat perhatian tulisan saya ini adalah bahwa tidak benar Ahok telah menghina al-Qur’an, berdasarkan kutipan lengkap keterangannya di Pulau Pramuka di atas. Fatwa tidak benar dari MUI ini ternyata telah berbutut panjang. Demo 4 Nopember 2016 adalah bukti kongkretnya. Semoga demo itu akan berlangsung tertib, aman, dan damai.

Tetapi jika terjadi insiden yang tidak diinginkan, MUI harus bertanggung jawab, karena gara-gara fatwanya, demo itu digelar. Kelompok garis keras merasa dapat amunisi untuk tujuan duniawinya. Kekerasan telah jadi mata pencarian. Adapun beberapa politisi yang membonceng fatwa ini, itu bukan untuk mencari kebenaran, tetapi semata-mata untuk mendapatkan keuntungan politik kekuasaan dalam rangka pilkada DKI Feb. 2017. Apakah kita mau mengorbankan kepentingan bangsa dan negara itu akibat fatwa yang tidak cerdas itu? Atau apakah seorang Ahok begitu ditakuti di negeri ini, sehingga harus dilawan dengan demo besar-besaran? Jangan jadi manusia yang mudah terprovokasi dan tidak cerdas !