Rimanews - Larangan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk libur saat aksi unjuk rasa 4 November oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dikecam Front Pembela Islam (FPI).

Juru bicara FPI, Munarman, menegaskan apa yang dilakukan oleh Pemprov DKI telah melanggar demokrasi. Munarman menilai praktik demokrasi di mulut, dengan praktiknya sangat berbeda.

"Pemerintah menyatakan bahwa hak berdemokrasi itu adalah hak setiap orang warga negara dasar, tapi kemudian ada pelarangan PNS nya untuk melakukan unjuk rasa. Ini kan tidak demokratis artinya," ujar Munarman di Kebayoran Baru, Selasa (1/11/2016).

Munarman bahkan menyebut larangan bagi PNS untuk ikut dalam aksi akhir pekan besok merupakan sebuah pengekangan terhadap individu.

"Ini suatu sabotase resmi oleh Plt Gubernurnya," sambung Munarman

Pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono sebelumnya menyatakan PNS tak boleh ikut andil dalam aksi unjuk rasa 4 November mendatang.

"Untuk PNS dari saya tidak ada perintah untuk meliburkan," ujar Soni di Balaikota.

Menurutnya, aktivitas unjuk rasa merupakan fenomena biasa di negeri demokrasi. Apalagi dalam menangkap persoalan tersebut, PNS DKI tidak punya keterkaitan dalam Pilkada DKI.

"Jadi PNS kerja seperti biasanya masing-masing tidak ada kemudian lantas berhenti karena apapun juga tugas kami birokrasi ini netral," ungkapnya.

Bagaimana pun, sambung dia, pelayanan publik dari pemerintah tetap harus berjalan. Tidak boleh terpengaruh hanya karena ada ancaman unjuk rasa.

"Pelayanan publik enggak boleh berhenti hanya karena demokrasi, saya kira itu inti penegasan saya," ucap Soni sapaan Sumarsono.

http://rimanews.com/nasional/politik...nggap-Sabotase