Tak ada diskriminasi terhadap kaum minoritas di Indonesia, dan jika ada yang terancam karena seksualitasnya, polisi harus bertindak melindungi mereka, kata President Joko Widodo kepada BBC dalam wawancara eksklusif di Solo
.
Ia mengatakan bahwa Indonesia menghormati hak asasi manusia namun ada ‘norma sosial’ yang juga masih sangat kuat.

"Di Indonesia tidak ada diskriminasi untuk minoritas, baik yang terkait dengan etnis, dengan agama semuanya akan diberikan perlindungan, tapi Indonesia adalah negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia yang mempunyai norma-norma agama, itulah yang harus orang ingat, dan orang harus tahu mengenai itu, bahwa kita mempunyai norma-norma," katanya.

Tatkala ditanyakan apakah homoseksualitas akan dipidanakan di indonesia seperti yang sekarang sedang diusahakan oleh beberapa kalangan di Mahkamah Konstitusi, ia menegaskan tidak perlu melakukan perubahan terhadap hukum yang ada terkait itu. Dan jika ada kalangan minoritas yang terancam, katanya, polisi harus melindungi.

"Polisi harus bertindak. Tidak boleh ada diskriminasi terhadap siapa pun," tandasnya lagi.

Namun ia menambahkan bahwa, "masyarakat Indonesia mempunyai budaya, mempunyai norma- norma, dan di Indonesia, keyakinan (umum) memang tidak memperbolehkan itu, Islam tidak memperbolehkan itu."


Homoseksualitas dan LGBT bukan merupakan hal yang ilegal di Indonesia, dan terdapat tradisi dan budaya LGBT yang hidup dan penuh warna di berbagai pelosok negeri.

Tetapi tahun ini muncul gelombang kebencian terhadap homoseksualitas, dan beberapa pejabat tinggi negara dan pemerintah pun ikut melontarkan pernyataan-pernyataan bernada diskriminatif.

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menuding gerakan hak-hak LGBT di Indonesia merupakan suatu taktik perang modern -ia menyebutnya proxywar- dari negara-negara barat untuk menguasai suatu bangsa tanpa perlu mengirim pasukan militer.
Bekas menteri penerangan dan tokoh PKS Tifatul Sembiring, di akun Twitter, mengutip dalil yang menyerukan pembunuhan terhadap LGBT.

Presiden harus bertindak

Berbagai kelompok massa membubarkan sejumlah acara yang dituding mengkampanyekan LGBT, juga menggrebek rumah-rumah kos yang dicurigai dihuni LGBT.

Presiden Jokowi dituding berpangku tangan terhadap kelompok minoritas yang sangat terancam itu.

Pegiat hak-hak LGBT, Hartoyo, yang memimpin Suara Kita, organisasi yang menyuarakan perlindungan hak-hak LGBT, mengatakan kepada BBC bahwa gelombang kebencian terhadap LGBT yang memuncak Februari lalu membuat kaum LGBT hidup dalam kecemasan.

"Saya takut bahwa kami akan menjadi korban kekerasan. Sudah banyak kejadian di Indonesia, bahwa minoritas menjadi korban kekerasan akibat dipicu oleh pernyataan-pernyataan seperti itu. Kami membutuhkan perlindungan, dan presiden harus menyatakan bahwa para pejabat itu tak bisa berbicara seperti itu," kata Hartoyo.

Pengacara dan tokoh pembela HAM terkemuka, Todung Mulya Lubis, menandaskan bahwa hak-hak komunitas LGBT dan minoritas apa pun dilindungi oleh konstitusi Indonesia yang tak berdasar agama.

"Yang membuat saya marah," kata Todung kepada BBC saat itu, "adalah bahwa presiden tidak berbicara."

Betapa pun, dalam wawancara dengan BBC, Presiden Joko Widodo mengatakan keyakinannya bahwa tak ada masalah dalam perlakuan terhadap kaum LGBT di Indonesia.

Ia mencontohkan, kaum LGBT tidak dikecualikan dari lapangan kerja.

Namun ia mengaku tak bisa melarang atau membubarkan kelompok intoleran seperti Front Pembela Islam, yang sering terlibat dalam tindakan intoleransi terhadap kalangan lain.

"Indonesia ini negara demokrasi, siapapun bisa melakukan demonstrasi, siapapun bisa melakukan protes. Tetapi yang paling penting demonya tidak anarkis, demonya tidak rusuh, demonya harus tertib," kata Jokowi.

"Dan saya selalu menyampaikan kepada tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat agar ikut mendinginkan suasana, ikut menyejukkan suasana, jangan sampai malah memanas-manasi, jangan sampai malah mengompori. Kita ingin semua pemimpin agama, pemimpin politik, pemimpin tokoh-tokoh masyarakat memberikan kesejukan, mendinginkan suasana," katanya.

Betapa pun, catatan sejumlah pemantau HAM dan kebebasan menyebut, belakangan Indonesia dilanda gerakan intoleransi yang sangat kuat. Antara lain kekerasan terhadap rumah-rumah ibadat masyarakat keturunan Cina di Tanjung Balai, Tanjung Balai, Sumatera Utara, berbagai pelarangan terkait acara atau upacara yang dinilai terkait Syiah, pengusiran kelompok Gafatar, dan berbagai hal lain.