JAKARTA - Polda Metro Jaya mengimbau massa dari luar wilayah Jakarta tidak ikut berunjuk rasa menolak dugaan penistaan agama yang oleh Gubernur DKI Jakarta petahana, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok pada Jumat 4 November 2016 mendatang.

"Kami persuasif agar tidak mengerahkan massa (dari luar Jakarta) namun jika datang kami tidak melarang," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Awi Setiyono di Jakarta, Selasa (1/11/2016).

Awi mengatakan, Polda Metro Jaya akan berkoordinasi dengan polda lain terkait jumlah massa dari luar Jakarta yang akan turut berunjuk rasa.

Ia juga mengingatkan massa yang berunjuk rasa tidak diperbolehkan membawa barang berbahaya seperti senjata tajam.

"Petugas akan menindak tegas jika ada orang membawa benda berbahaya," tegas Awi.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menyebutkan, Polri bersama TNI dan personil gabungan lainnya mensiagakan 18 ribu personel guna mengamankan aksi unjuk rasa organisasi keagamaan tersebut. Pihak kepolisian memperkirakan jumlah massa yang akan menyampaikan pendapat di muka umum mencapai 50 ribu orang.

JAKARTA - Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Tentara Nasional Indonesia (TNI) Brigjen TNI Wuryanto mengatakan, sebanyak sepertiga pasukan dari tiap satuan di bawah TNI selalu siap siaga setiap hari di seluruh wilayah Indonesia.

"Semua satuan tiap hari itu ada sepertiga kekuatan pasti standby (siaga)," kata Wuryanto, di Jakarta, Selasa (1/11/2016).


Ia menegaskan, pihaknya sama sekali tidak menerapkan siaga satu terkait rencana unjuk rasa pada Demo 4 November 2016. Meski demikian, Wuryanto mengatakan sudah merupakan suatu ketentuan bahwa sepertiga kekuatan TNI selalu siaga menjaga keamanan nasional.

"Ada sepertiga kekuatan itu kan selalu standby (siaga) selalu setiap hari bukan hanya dalam menghadapi kegiatan ini," tuturnya.

Dia menuturkan, TNI mempercayakan sepenuhnya kepada Polri yang pasti telah mengambil langkah pengamanan untuk mengantisipasi demo tersebut.

"TNI mempercayakan sepenuhnya kepada Polri, pasti Polri sangat profesional, mereka pasti sudah melaksanakan kegiatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," ujarnya.

Wuryanto menambahkan, TNI dan Polri akan saling berkoordinasi untuk menjaga keamanan negara. "Selama TNI, Polri kompak sama-sama terus saya kira tidak adalah yang upayanya akan dibentur-benturkan," tuturnya.

Dia memberikan contoh suatu batalyon yang memiliki pasukan sebanyak 746 orang maka sepertiga yang siaga sekira 200-an personel.

"Pasti satu kompi standby (siaga), satu kompi masing-masing kompi pasti satu pletonnya standby (siaga), sepertiga kekuatan satuan pasti siaga, itu kan ketentuan," tutup dia.