JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi III DPR Benny Kabur Harman meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menindaklanjuti temuan penyelewengan anggaran di Komisi Nasional (Komnas) HAM.

Menurut Benny, penyimpangan anggaran yang terjadi di Komnas HAM bisa mengarah ke tindak pidana korupsi.

"Kami minta periksalah Komnas HAM. Itu kan penyimpangannya nyata. Kerugian negaranya ada, penyalahgunaan kekuasaan ada, dan menguntungkan dirinya ada," kata Benny saat dihubungi, Selasa (1/11/2016).

Politisi Partai Demokrat itu menilai temuan ini harus menjadi pelajaran bagi Komnas HAM. Sebab sebagai lembaga yang dibentuk atas dasar spirit reformasi, semestinya mereka menjadi contoh bagi lembaga negara lain.

Benny menambahkan pengusutan penyelewengan anggaran di tubuh Komnas HAM juga mendesak dilakukan agar marwah lembaga tersebut kembali terjaga.

"Ini harus segera ditindaklanjuti karena kalau tidak segera ditindaklanjuti, ini bisa meruntuhkan keredibilitas lembaga komisi setingkat kementerian yang terbentuk di era reformasi," kata Benny.

Komnas HAM telah mengambil beberapa langkah penanganan terkait laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dalam Laporan tersebut, BPK menyatakan adanya ketidakpatuhan dalam pengujian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengeluaran fiktif.

Dalam keputusannya, Dewan Kehormatan menyatakan komisioner Komnas HAM berinisial DB telah melakukan penyalahgunaan biaya sewa rumah dinas.

Selain itu, ditemukan pula pengeluaran anggaran fiktif dan tidak bisa dipertanggungjawabkan selama 2015 sebesar Rp 820, 2 juta.

http://nasional.kompas.com/read/2016....di.komnas.ham