Keputusan Walikota Tanjung Balai Sutrisno Hadi yang memerintahkan untuk melakukan penurunan Patung Buddha Amitabha dari bangunan Vihara Tri Ratna nyatanya telah mencederai hak sipil dan melukai rasa keberagamaan pemeluk agama Buddha. Demikian dinyatakan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Syafii Maarif. Ia juga meminta perintah itu agar dipertimbangkan berulang kali.

Menurut dia, alasan adanya desakan dari ormas tertentu untuk menurunkan patung tersebut tidak bisa dijadikan patokan bagi keputusan yang menggoncangkan sendi-sendi pluralisme itu. Terlebih, bangunan Vihara Tri Ratna adalah bangunan legal karena sudah mengantongi IMB dari Walikota dengan Nomer 648/237/K/2006.



Veryanto Sitohang yang merupakan Direktur Pelaksana Aliansi Sumut Bersatu, menemukan bahwa surat dari Yayasan Vihara Tri Ratna Tanggal 12 Juni 2010 No. 05/YVTR-VI/2010 dan dari Pengurus Daerah Majelis Budhayana Indonesia Tanggal 16 Juni 2010 No. 085/MDI-Sumut/VI/2010 yang ditujukan kepada Dirjen Bimbingan Massal Umat Buddha menjadi bukti kuat bahwa masyarakat Buddha sangat keberatan dengan keputusan yang di ambil Walikota Tanjung Balai itu .

“Menurunkan secara paksa sebuah simbol suci yang sangat dihormati oleh pemeluk Buddha jelas sangat melukai penganutnya” kata Fajar Riza Ul Haq, Direktur Eksekutif Maarif Institute. “Ini bukan persoalan mayoritas dan minoritas lagi. Tapi persoalan bagaimana kita menghormati sebuah simbol sakral agama sebagaimana kita menjaga kehormatan agama kita sendiri.”

“Sangat mengecewakan kalau Walikota Tanjung Balai tersandera oleh kelompok tertentu. Justru ia seharusnya menjadi wali yang adil bagi semua pihak, entah itu kelompok Melayu-Cina, Muslim-Buddha atau bahkan mayoritas ataupun minoritas,” Fajar menyesalkan.



Dihubungi terpisah, mantan Ketua PP Muhammadiyah Buya Syafii Maarif mengaku sangat prihatin dengan usul pemindahan Vihara Tri Ratna tersebut. “Saran saya, mohon Pak Walikota Tanjung Balai mempertimbangkan kembali dengan lebih bijak dan lebih matang terhadap masalah yang dapat berekor panjang ini. Energi kita sudah sering terkuras oleh hal-hal pinggir dilihat dari sudut pandang masalah bangsa yang lebih luas.”

Pendiri Maarif Institute ini mengingatkan agar pemerintah betul-betul dibimbing oleh akal sehat dalam membuat kebijakan dan tidak dilumpuhkan oleh “desakan kelompok-kelompok yang gelap mata.”

Sumber : BeritaOnline24