TEMPO.CO, Jakarta - Laskar Nawacita Sekretariat Nasional Jaringan Organisasi dan Komunitas Warga Indonesia (Seknas Jokowi) tidak rela masalah dugaan penistaan agama yang menjerat Gubernur DKI Jakarta Gubernur Tjahaja Purnama dikaitkan dengan Presiden Joko Widodo.

Ketua Laskar Nawacita, Rudi Hartawan Tampubolon, mengatakan kasus tersebut tak ada urusannya dengan Presiden.

“Kasus ini tidak ada hubungan sama sekali dengan kinerja dan jabatan Presiden Jokowi,” kata Rudi dalam keterangan tertulis, Minggu, 30 Oktober 2016. Ia meminta agar dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok, sapaan akrab Basuki, tidak dijadikan alat untuk menjatuhkan wibawa pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla.

Rudi mengatakan kebanyakan orang berasumsi kedekatan Ahok dengan Presiden membuat Jokowi mendukung dan membela Ahok. “Tidak ada itu,” kata dia.

Ia mengatakan Presiden sibuk mengurus dan menyejahterakan lebih dari 250 juta rakyat. Baginya, Jokowi tidak akan mengurus Ahok yang hanya satu orang dari sekian banyak pemimpin daerah di Indonesia.

Rudi mengaku senang atas pernyataan Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian yang tidak akan berpihak dalam kasus tersebut. “Kalau Ahok terbukti bersalah dalam kasus penistaan agama ini, Laskar Nawacita tidak segan-segan minta Kapolri untuk menahan Ahok,” kata Rudi.

Ahok dituding melakukan penistaan agama dan dilaporkan ke polisi oleh sejumlah ormas Islam atas dugaan pelanggaran Pasal 156 A KUHP. Mereka menuntut Ahok dipenjara dan menuding Presiden melindungi Ahok.

Koordinator Aksi Gerakan Nasional Pembela Fatwa MUI, Munarman, mengatakan akan mengerahkan 500 ribu peserta untuk berdemonstrasi di depan Istana Presiden. Mereka meminta Presiden untuk menjebloskan Ahok ke penjara.

Pada 10 Oktober 2016, Ahok mengucapkan permintaan maaf kepada umat Islam terkait ucapannya yang dinilai sejumlah pihak melecehkan kitab suci.

"Saya sampaikan kepada semua umat Islam atau kepada yang merasa tersinggung, saya sampaikan mohon maaf. Tidak ada maksud saya melecehkan agama Islam atau apa," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta.

Sampai saat ini, Presiden Joko Widodo belum memberikan pernyataan. Baru Wakil Presiden Jusuf Kalla, pada 21 Oktober 2016 memberikan pernyataan di kantornya di Jakarta Pusat.

Jusuf Kalla meminta Ahok dan calon gubernur lainnya untuk tidak bicara kasar dan memancing isu suku, agama, ras dan antar-golongan (SARA).

"Saya lihat kasus Surat Al-Maidah ayat 51, bukan ayat itu yang dipersoalkan adalah kata bohong," ujar Kalla.

Kalla lalu mengutip pidato Ahok di Kepulauan Seribu yang menyebut Surat Al-Maidah ayat 51. "Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, kalau tidak mau pilih saya karena dibohongin dengan memakai Al-Maidah ayat 51 dan macam-macam."

Kalla lantas menghilangkan kata bohong. Kalimatnya jadi seperti ini, "Saudara-saudara sekalian, apabila tidak pilih saya karena ayat Al-Maidah itu ya enggak apa-apa."

Jusuf Kalla menjelaskan andaikata Ahok tidak menyebut kata 'bohong', tidak akan muncul kemarahan dan kehebohan dari banyak orang. "Marah enggak orang, enggak marah, kan," kata Kalla.

Dia mengibaratkan kasus Ahok dengan calon Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Menurut dia, dalam survei atau polling, pemilih Trump menurun karena sosok Trump suka menuduh kiri-kanan. "Jadi ya, mulutmu harimaumu, itu saja masalahnya, masalah Jakarta itu," kata Kalla.

Menurut Kalla, dalam demokrasi, orang bebas memilih sesuai apa yang disuka, termasuk alasan primordial soal kesamaan agama.

VINDRY FLORENTIN
https://nasional.tempo.co/read/news/...engan-presiden