Pelanggaran Kontrak



JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku sudah melaporkan kontraktor beberapa rumah susun ke Bareskrim Polri. Kontraktor terbukti menyerahkan rusun yang tidak sesuai spesifikasi yang ditetapkan.

“Ada yang sudah kita laporkan ke Bareskrim. Jumlahnya saya nggak tahu berapa. Mereka serah terima barang, tapi barangnya belum lengkap. Tapi orang kita bisa kena juga nanti,” ujar Ahok di Tebet, Jakarta Selatan, Jum’at (21/10).

Menurutnya, kontraktor itu telah menyalahi standar operasional prosedur (SOP) sehingga langsung diblacklist dan tidak boleh mengikuti lelang pekerjaan di lingkungan Pemprov DKI. Dengan adanya temuan kontraktor nakal, Ahok meyakini target pembangunan rusun di Jakarta tidak tercapai.

“Targetnya nggak tercapai, kita stop soalnya. Tapi tetap tercapai bisa kok dua ribu sampai tiga ribu unit. Tapi kalau 10 ribu unit ya nggak kecapai,” katanya.

Meski demikian, Ahok mengaku akan menyuruh pihak swasta untuk membangun rusun melalui kewajiban kontribusi tambahan. Dengan menyerahkannya kepada swasta, pembangunan 10 ribu unit rusun diyakini bisa selesai dalam 10 bulan saja ketimbang kontraktor yang ditunjuk Pemda. Terlebih, jika pembangunan itu dipaksa untuk dilanjutkan, Ahok mengkhawatirkan akan bocor dan mengganggu keselamatan penghuni rusun. “Kalau kamu nggak setop, saya dapat rusun jelek. Mending saya stop. Saya suruh swasta saja buat mengejarnya. Swasta bisa 10 bulan jadi, ” tegasnya.

Seperti yang terjadi di rusun Jatinegara, beberapa fasilitas tidak bisa digunakan karena cepat rusak. Menurut Ahok, hal itu dikarenakan pekerjaan kontraktor yang kurang rapi. Ke depan, pihaknya akan menyeleksi kontraktor secara ketat. Begitu pun dalam proses finishing pembangunannya, akan diawasi secara ketat.

“Saya sudah minta pak Arifin (Kadis Perumahan dan Gedung DKI) untuk membuat sistem baru. Yakni, ketika rusun baru fisik jadi atau sedang melakukan finisihing, warga relokasi sudah diundi untuk masuk. Sehingga, yang punya unit akan mulai awasin dari pasang keramik sampai toilet, sampai coba air,” ungkapnya.

Begitu pun dengan proses pengundian warga relokasi. Menurut Ahok, warga dalam satu wilayah, atau bertetangga akan ditempatkan pada lokasi yang sama di satu lantai rusun. Sehingga, penghuni rusun itu bertetangga dengan tetangga lamanya dan bisa saling mengawasi satu sama lain.

Namun, katanya, bagi penghuni rusun yang terbiasa menunggak lama akan segera ditertibkan. Kecuali orang yang benar-benar tidak mampu akan dibebaskan dari biaya iuran pemeliharaan lingkungan (IPL). Pasalnya, tarif IPL rusun di Jakarta relatif murah, hanya 5-10 ribu per hari.

“Ketinggian bagaimana, cuma 5-10 ribu per hari. Disubsidi kok. Mereka naik bus gratis saja sudah untung. Anaknya dapat KJP saja sudah untung, naik bus sekolah sudah untung. Dapat dokter juga, apa nggak untung. Itu kita subsidi 80 persen,” tuturnya.

http://www.koran-jakarta.com/pemprov-pidanakan-kontraktor-rusun/

contoh kontraktor cari mati



bukan basa basi