KEMAYORAN – Majelis hakim dalam sidang kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin mengenyampingkan peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 10 tahun 2009 tentang proses autopsi.

Pada sidang sebelumnya, Ahli pidana Prof. Mudzakir sempat memberi pernyataan bahwa, dalam hukum pidana, autopsi harus dilakukan secara sempurna, yakni meliputi darah, otak, ‎lambung, jantung, dan hati. Sehingga, autopsi yang dilakukan terhadap jasad Wayan Mirna Salihin tidak sah karena tidak sesuai peraturan Kapolri (Perkap).

Namun, menurut Partahi Hutapea, itu sudah cukup menjadi alat bukti yang sah. "Bukan peraturan yang sejajar dengan KUHP. Perkap hanya untuk internal kepolisian. Atas dasar itu, maka majelis hakim tidak mengambil keterangan Mudzakkir," kata dia membacakan lembaran putusan di PN Jakarta Pusat, Kamis (27/10/2016).

Sumber : http://www.infonitas.com/megapolitan...ukti-sah/21723