- Beranda
- Berita dan Politik
Ketua MPR : STOP Politisasi berkas MUNIR...Masa semua berkas hilang???
...
TS
un69i
Ketua MPR : STOP Politisasi berkas MUNIR...Masa semua berkas hilang???
Ketua MPR : STOP Politisasi berkas MUNIR...Masa semua berkas hilang???
SBY : Silahkan presiden Jokowi lanjutkan pemeriksaan kasus Munir
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Mejalis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Zulkifli Hasan menegaskan kabar hilangnya dokumen Tim Pencari Fakta (TPF) pembunuhan aktivis hak asasi manusia (HAM) Munir tidak dipolitisasi. Bahkan menurut politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu, tidak seharusnya hal itu membuat gaduh, karena bagaimanapun juga keberadaan TPF masih bisa dilacak.
Apalagi, sambungnya, dokumen TPF memang benar ada dan pernah diserahkan ke mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sehingga tidak terlalu sulit untuk mencari keberadaa dokumen tersebut.
"Masalah data kan? Kalau arsip masih ada, saya kira jangan dipolitisasi. Masih ada terusan (berkas) di pengadilan, masa semua berkas seluruhnya hilang," tegas tegas Zulkifli, sesaat setelah melantik tiga anggota MPR pergantian antar waktu (PAW), di Komplek Parlemen, Selasa (25/10).
Zulkifli menambahkan, selain salinan dokumen ini ada di pengadilan juga memperkirakan dokumen rekomendasi TPF ini masih ada di Sekretariat Negara. Setidaknya ada dalam bentuk salinannya apabila memang dokumen asli yang asli sudah tidak ada.
Zulkifli merasa heran dengan kehebohan hilangnya dokumen TPF kasus Munir. Maka dari itu dia meminta agar pihak yang berwenang dapat melacak dan mencari keberadaan TPF munir tersebut.
Sumber : http://m.republika.co.id/berita/nasional/politik/16/10/25/ofls56365-mpr-minta-tpf-munir-tidak-dipolitisasi
REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), akhirnya angkat bicara terkait polemik keberadaan dokumen laporan tim pencari fakta (TPF) kasus pembunuhan aktivis HAM, Munir Said Thalib. SBY bersama sejumlah jajaran menteri Kabinet Indonesia Bersatu menggelar keterangan pers di kediamannya di Puri Cikeas, Gunung Putri, Selasa (25/10).
Dalam keterangannya, SBY merasa penting menjelaskan kepada publik terkait apa yang dilakukan Pemerintah yang dipimpinnya dalam menindaklanjuti temuan TPF kasus Munir. Hal ini lantaran pemberitaan yang bergulir selama ini menyebutkan Pemerintahannya saat itu tidak sungguh-sungguh menindaklanjuti temuan TPF.
Bahkan perkembangan terakhir, desakan untuk mencari keberadaan dokumen TPF Munir mencuat informasi bahwa dokumen tersebut sengaja dihilangkan oleh Pemerintahan SBY. "Kalau kita bicara pemberitaan tentang TPF Munir temuannya dan rekomendasi, saya amati ada yang bergeser,'' kata SBY.
Ketua Umum Partai Demokrat ini menambahkan, ''Saya sampaikan kepada rakyat Indonesia, berkaitan dengan tindaklanjut temuan dan rekomendasi TPF Munir, saya sebagai Presiden waktu itu bertanggung jawab."
Ia memastikan, pemerintahannya saat itu menindaklanjuti temuan dan rekomendasi TPF saat itu, yang tentunya berkaitan dengan penuntasan penegakan hukum. Terlebih pembunuhan terhadap Munir adalah kejahatan serius yang saat itu mencoreng demokrasi Indonesia waktu itu dan menjadi perhatian masyarakat Indonesia hingga masyarakat dunia.
"Sesuai dengan batas-batas kewenangan seorang pejabat eksekutif, termasuk kewenangan yang dimiliki oleh penyidik, penyelidik, ataupun penuntut dalam arti kewenangan dalam penyidikan, penyelidikan dan penututan," kata SBY.
Namun demikian, dalam pengembangannya masih adanya pihak yang menilai keadilan belum terwujud. Ia mempersilakan pihak-pihak tersebut untuk menguak kasus tersebut.
Termasuk jika pemerintahan Presiden Joko Widodo akan kembali mengusut kembali kasus ini. SBY menegaskan akan mendukung rencana tersebut, jika memang ada kebenaran yang belum terkuak.
"Selalu ada pintu untuk mendapatkan atau mencari kebenaran yang sejati jika memang ada kebenaran yang belum terkuak. Karenanya saya mendukung, langkah-langkah Presiden Jokowi jika memang akan melanjutkan penegakan hukum ini jika memang ada yang belum selesai," katanya.
Adapun SBY dalam kesempatan itu didampingi sejumlah pihak, di antaranya mantan Menkopolhulkam Joko Suyanto, mantan Kepala BIN Syamsir Siregar, mantan Setkab dan juga setneg Sudi Silalahi, mantan Kapolri dan Kabareskrim Polri, Bambang Hendarso, Mantan Ketua TPF Munir Brigjen pol Purn Marsudi Hanafi.
Sumber : http://m.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/10/25/oflgpi301-sby-persilakan-jokowi-lanjutkan-kasus-munir
SBY : Silahkan presiden Jokowi lanjutkan pemeriksaan kasus Munir
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Mejalis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Zulkifli Hasan menegaskan kabar hilangnya dokumen Tim Pencari Fakta (TPF) pembunuhan aktivis hak asasi manusia (HAM) Munir tidak dipolitisasi. Bahkan menurut politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu, tidak seharusnya hal itu membuat gaduh, karena bagaimanapun juga keberadaan TPF masih bisa dilacak.
Apalagi, sambungnya, dokumen TPF memang benar ada dan pernah diserahkan ke mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sehingga tidak terlalu sulit untuk mencari keberadaa dokumen tersebut.
"Masalah data kan? Kalau arsip masih ada, saya kira jangan dipolitisasi. Masih ada terusan (berkas) di pengadilan, masa semua berkas seluruhnya hilang," tegas tegas Zulkifli, sesaat setelah melantik tiga anggota MPR pergantian antar waktu (PAW), di Komplek Parlemen, Selasa (25/10).
Zulkifli menambahkan, selain salinan dokumen ini ada di pengadilan juga memperkirakan dokumen rekomendasi TPF ini masih ada di Sekretariat Negara. Setidaknya ada dalam bentuk salinannya apabila memang dokumen asli yang asli sudah tidak ada.
Zulkifli merasa heran dengan kehebohan hilangnya dokumen TPF kasus Munir. Maka dari itu dia meminta agar pihak yang berwenang dapat melacak dan mencari keberadaan TPF munir tersebut.
Sumber : http://m.republika.co.id/berita/nasional/politik/16/10/25/ofls56365-mpr-minta-tpf-munir-tidak-dipolitisasi
REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), akhirnya angkat bicara terkait polemik keberadaan dokumen laporan tim pencari fakta (TPF) kasus pembunuhan aktivis HAM, Munir Said Thalib. SBY bersama sejumlah jajaran menteri Kabinet Indonesia Bersatu menggelar keterangan pers di kediamannya di Puri Cikeas, Gunung Putri, Selasa (25/10).
Dalam keterangannya, SBY merasa penting menjelaskan kepada publik terkait apa yang dilakukan Pemerintah yang dipimpinnya dalam menindaklanjuti temuan TPF kasus Munir. Hal ini lantaran pemberitaan yang bergulir selama ini menyebutkan Pemerintahannya saat itu tidak sungguh-sungguh menindaklanjuti temuan TPF.
Bahkan perkembangan terakhir, desakan untuk mencari keberadaan dokumen TPF Munir mencuat informasi bahwa dokumen tersebut sengaja dihilangkan oleh Pemerintahan SBY. "Kalau kita bicara pemberitaan tentang TPF Munir temuannya dan rekomendasi, saya amati ada yang bergeser,'' kata SBY.
Ketua Umum Partai Demokrat ini menambahkan, ''Saya sampaikan kepada rakyat Indonesia, berkaitan dengan tindaklanjut temuan dan rekomendasi TPF Munir, saya sebagai Presiden waktu itu bertanggung jawab."
Ia memastikan, pemerintahannya saat itu menindaklanjuti temuan dan rekomendasi TPF saat itu, yang tentunya berkaitan dengan penuntasan penegakan hukum. Terlebih pembunuhan terhadap Munir adalah kejahatan serius yang saat itu mencoreng demokrasi Indonesia waktu itu dan menjadi perhatian masyarakat Indonesia hingga masyarakat dunia.
"Sesuai dengan batas-batas kewenangan seorang pejabat eksekutif, termasuk kewenangan yang dimiliki oleh penyidik, penyelidik, ataupun penuntut dalam arti kewenangan dalam penyidikan, penyelidikan dan penututan," kata SBY.
Namun demikian, dalam pengembangannya masih adanya pihak yang menilai keadilan belum terwujud. Ia mempersilakan pihak-pihak tersebut untuk menguak kasus tersebut.
Termasuk jika pemerintahan Presiden Joko Widodo akan kembali mengusut kembali kasus ini. SBY menegaskan akan mendukung rencana tersebut, jika memang ada kebenaran yang belum terkuak.
"Selalu ada pintu untuk mendapatkan atau mencari kebenaran yang sejati jika memang ada kebenaran yang belum terkuak. Karenanya saya mendukung, langkah-langkah Presiden Jokowi jika memang akan melanjutkan penegakan hukum ini jika memang ada yang belum selesai," katanya.
Adapun SBY dalam kesempatan itu didampingi sejumlah pihak, di antaranya mantan Menkopolhulkam Joko Suyanto, mantan Kepala BIN Syamsir Siregar, mantan Setkab dan juga setneg Sudi Silalahi, mantan Kapolri dan Kabareskrim Polri, Bambang Hendarso, Mantan Ketua TPF Munir Brigjen pol Purn Marsudi Hanafi.
Sumber : http://m.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/10/25/oflgpi301-sby-persilakan-jokowi-lanjutkan-kasus-munir
0
5.5K
61
Komentar yang asik ya
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
691.7KThread•56.9KAnggota
Urutkan
Terlama
Komentar yang asik ya