Suasana bongkar muat pelabuhan peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (18/10).
Maraknya aksi tak hanya menjadi perhatian pemerintah tapi juga Komisi Pemberantasan Korupsi. Salah satu yang jadi sorotan KPK adalah wilayah Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwatta mengungkap, banyaknya pungutan liar terhadap perusahaan-perusahaan importir besar nakal di pelabuhan Tanjung Priok.

Aksi pungli itu tak hanya dilakukan oknum bea cukai tapi juga dibekingi oleh aparat hukum seperti TNI dan polisi.

"Memang banyak hal yang kita temui salah satunya pungli masih ada, dan ada juga oknum dari bea cukai ataupun aparat penegak hukum yang melindungi importir nakal," kata Alexander seusai berbicara dalam diskusi dengan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan seperti dikutip Merdeka.com.

Menurut Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi guna menekan penyelundupan ilegal setidaknya ada tiga komposisi dimana satu sama lain saling bersinergi, di antaranya regulator, operator, dan aparat penegak hukum.

"Bahwa ilegal impor itu multi dimensi faktor penyelesaiannya pun harus melibatkan semua ada tiga kelompok. Pertama, regulator ada banyak sekali jumlahnya 18 regulator. Kedua operator si pelaku bisnis, dan ketiga aparat penegak hukum," kata Heru.

Agar masalah pungli ini bisa ditekan, KPK memberikan rekomendasi untuk membenahi kekarut-ma-rutan kepabeanan di Pelabuhan Tanjung Priok itu yakni menutup keberadaan jalur impor ilegal dan mengatasi penyelundupan lewat pelabuhan tikus dengan melanjutkan operasi penindakan yang didukung TNI/Polri.

"Penyelesaiannya harus melibatkan regulator mengingat ada 198 peraturan, pelaku bisnis, dan penegak hukum," kata Alexander.

Persoalan pungli saat ini memang sedang menjadi sorotan setelah Presiden Joko Widodo melihat langsung operasi tangkap tangan di Kementerian Perhubungan pekan lalu. Sehari setelah itu Presiden Joko Widodo bahkan langsung membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih yang dikomandani Menko Polhukam Wiranto.

Presiden Jokowi juga bertekad akan memberantas masalah pungli ini hingga ke bawah. Bahkan presiden akan membereskan pungli yang hanya sebesar Rp10 ribu.

"Bukan hanya Rp500 ribu atau Rp1 juta, urusan Rp10 ribu pun akan saya urus," kata Jokowi. Menurut Jokowi, jumlah yang kecil-kecil ini justru sangat menjengkelkan dan meresahkan. "Memang kecil tapi kalau dari Sabang sampai Merauke, ada di kantor instansi, pelabuhan dan jalan raya, kalau dihitung bisa puluhan triliun," katanya. "Kalau urusan yang gede, yang miliar, yang triliun itu urusan KPK, tapi yang urusan kecil-kecil biar urusan saya."

Kata Jokowi, masalah pungli ini justru sangat serius. Karenanya, ia bertekad akan mengurus, mengkontrol, dan mengawasi pelayanan masyarakat agar berjalan baik dan terbebas dari pungli walaupun nilai kecil sekalipun.

Presiden ingin memastikan Indonesia terbebas dari pungli, baik untuk urusan sertifikat tanah, SIM, KTP, dan izin-izin lainnya.

"Jangan sampai ada pungli. Kalau bayar enggak apa-apa tapi resmi. Kalau bayar Rp50 ribu ya harus bayar, tapi jangan harusnya gratis dipungut, hati hati," kata Presiden mengingatkan.

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Boy Rafli Amar mengimbau masyarakat untuk bersabar dalam mengurus perizinan. Ia meminta masyarakat membudayakan untuk mengantri dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.

"Di satu sisi masyarakat ingin cepat, dan di sisi lain masih ada birokrasi yang beranggapan kalau bisa diperlambat kenapa dipercepat," katanya.

Menurutnya, keinginan untuk mengurus perizinan secara cepat juga memicu perbuatan korup. Sementara, petugas yang merasa punya kewenangan akhirnya memanfaatkan hal tersebut.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...importir-nakal

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Perubahan yang terjadi di usia 30-an

- Cari tahu perawatan wajah berdasarkan jenis kulit

- Kenapa Jokowi pilih Jonan